SUMATERA

Abdul Basyid Has Dorong Kebijakan Pelesatarian Lingkungan di Kepri

MONITOR, Tanjungpinang – Memperingati Hari Lingkungan Hidup Nasional pada 10 Januari lalu, Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil Kepri, Abdul Basyid Has mengingatkan semua pihak untuk melakukan pembangunan berkelanjutan sebagai komitmen pelestarian lingkungan di Kepri.

“Sebagai acara tahunan, Hari Lingkungan Hidup Nasional harus dimaknai sebagai momen evaluasi sejauh mana komitmen kita untuk terus menjaga lingkungan. Terdapat dua persoalan lingkungan di Kepri, pertama berkaitan dengan ketersediaan hutan lindung yang terus menurun. Kedua pencemaran laut karena limbah pertambangan. Dua hal tersebut harus menjadi prioritas, karena setiap tahun terjadi,” ucap Abdul Basyid Has saat dimintai komentar di Tanjungpinang, Sabtu (12/1/2019).

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Kepri tersebut menambahkan menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama, yang tidak bisa hanya dilimpahkan pada satu pihak semata. Disisi pemerintah aturan-aturan yang berkaitan dengan sanksi pencemaran lingkungan harus dikuatkan, karena di Kepri hampir setiap tahun tumpahan minyak selalu mengenangi. Kelalaian tersebut dipertanggungjawabkan perusahaan, tentunya dengan aturan yang jelas.

Salah satu persoalan lingkungan di Kepri adalah pencemaran laut akibat pertambangan minyak bumi lepas pantas dan penambangan bauksit ilegal yang sudah dilarang di perairan Kepri. Selain itu, beberapa hutan lindung di Kepri yang mulai beralih fungsi harus segera disiasati. Terutama di Kabupaten Bintan, lokasi yang paling banyak hutannya.

“Menjaga lingkungan adalah cara untuk menjaga asa masa depan, semaju apapun kita kedepan kalau lingkungan sudah rusak tidak ada artinya. Mari kita pastikan anak cucu kita masih bisa merasakan keindahan dan kebesaran Kepri di masa depan,” tutup tokoh yang aktif dalam kegiatan sosial tersebut.

Recent Posts

Menaker: Hakim Ad Hoc PHI Jaga Kepastian Hukum

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pertimbangan hakim yang adil dan jelas menjadi bagian…

2 jam yang lalu

Guru Besar UIN Jakarta: Rekognisi Pesantren Perlu Diikuti Afirmasi Anggaran

MONITOR, Jakarta - Rekognisi negara terhadap pesantren perlu diterjemahkan ke dalam afirmasi kebijakan dan anggaran…

2 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perkuat Inkubator untuk Cetak Wirausaha Berkualitas

MONITOR, Surabaya – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…

12 jam yang lalu

Menag Berhentikan Prof. Muzakki sebagai Rektor UIN Surabaya

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari tugas tambahan sebagai…

12 jam yang lalu

Wamenaker: Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Oktober 2026

MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan bahwa pemerintah dan DPR RI…

13 jam yang lalu

Rokhmin Dahuri: Swasembada Pangan Harus Menyejahterakan Petani

MONITOR, Jakarta - Capaian swasembada pangan tidak cukup diukur dari peningkatan produksi dan ketersediaan pangan…

1 hari yang lalu