MONITOR, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus diberondong berbagai kecurigaan di kalangan publik. Mulai dari kertas suara yang diisukan sudah tercoblos, kisi-kisi debat hingga persoalan teknis mengenai debat visi misi capres cawapres 2019 yang diwakilkan oleh timses.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi II DPR RI Ahmad Baidowi menilai, KPU hingga kini sudah konsisten dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Termasuk juga penyiapan logistik serta penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menurutnya, KPU sudah bekerja sesuai dengan prosedurnya.
“Persoalan di luar, ada kecurigaan, terus ada macam-macam, itu kan baru kecurigaan dan membutuhkan pembuktian,” kata Baidowi di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/1) kemarin.
Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mencontohkan terkait dengan hoaks surat suara yang beredar di media belakangan ini, itu bukanlah kerja dari KPU, tetapi pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja ingin mengacaukan proses demokrasi yang sedang dibangun oleh KPU. Saat itu, KPU dan Bawaslu langsung melakukan pengecekan ke kantor Bea Cukai di Jakarta Utara, dan ternyata hasilnya nihil.
“Kertas suara dicetak saja belum, kok sudah tercoblos. Nah itu kan bukan kesalahan KPU. Justru kalau KPU tidak tanggap dan tidak datang ke sana, dikhawatirkan akan mengarah kepada isu delegitimasi KPU. Karena pasti sudah informasinya liar dan bias kemana-mana. Awalnya informasi kotak, bisa menjadi lonjong, bisa menjadi bulat, bahkan bisa menjadi pipih,” tegas Baidowi.
Ia menganggap hal seperti ini adalah konsekuensi dari pola komunikasi tidak langsung, dengan era media sosial. Dimana semua diolah sedemikian rupa seolah-olah itu benar. Bahkan sudah diketahui dan dipastikan oleh KPU bahwa surat suara tercoblos itu hoaks, masih ada pihak-pihak yang menyebarluaskannya.
“Tapi itulah anomali perpolitikan kita di era media sosial,” pungkas legislator dapil Jawa Timur XI itu.