MONITOR, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI didesak untuk tetap menggelar agenda debat calon presiden untuk Pemilu 2019. Meskipun, ada pihak televisi swasta yang sudah berencana menggelar kegiatan tersebut.
Hal demikian dikatakan Sodik Mudjahid selaku Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI. Ia mengaku sangat menyayangkan sikap lemah KPU yang tidak ingin menggelar debat capres. Pasalnya, debat sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui visi dan misi masing-masing capres ke depan.
“Ini tidak sekedar kesepakatan, tapi lebih kepada Peraturan KPU. Masih ada waktu KPU untuk meningkatkan kredibilitasnya. Jangan sampai demokrasi kita dihancurkan bukan oleh rakyatnya, tapi oleh lembaga yang seharusnya kompeten seperti KPU,” ujar Sodik kepada wartawan.
Terkait dengan beredarnya informasi adanya kisi-kisi pertanyaan yang akan diberikan oleh KPU jika debat capres diselenggarakan, Sodik menilai hal tersebut sangat aneh. Karena Capres diminta kecerdasannya untuk mengatasi masalah-masalah dadakan. Kalau disampaikan kisi-kisi terlebih dahulu, hal itu tidak berbeda dengan sebuah ujian atau test yang soalnya sudah “dibocorkan” terlebih dahulu.
“Jika semua itu terjadi, maka saya menilai akan menurunkan kualitas debat, menurunkan kredibilitas KPU, dan menurunkan kredibilitas demokrasi juga. Karena pemilu sebagai forum tertinggi merupakan wujud demokrasi dalam pemilihan presiden. Saya berharap masyarakat juga ikut mengawasi KPU. Semoga Pemilu mendatang dapat berjalan dengan adil, netral dan damai,” pungkas legislator Fraksi Partai Gerinda ini.
