KPU RI menggelar rapat persiapan debat paslon capres cawapres 2019
MONITOR, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya memutuskan untuk memberikan kisi-kisi daftar pertanyaan dalam debat Pilpres 2019 kepada capres cawapres, sebelum diundi kembali. Metode ‘bocoran’ ini pun memanas di kalangan elit politik hingga akar rumput.
Ketua KPU RI Arief Budiman menyatakan, dalam sesi debat nanti, pihaknya akan memberikan 20 pertanyaan namun hanya 3 macam pertanyaan yang akan diajukan moderator.
“Ada 20 pertanyaan, padahal sebenarnya yang ditanyakan masing-masing cuma 3, karena ada 3 segmen yang dipertanyakan oleh moderator,” kata Arief di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1) kemarin.
“Tapi 3 pertanyaan itu mereka belum tahu, tapi mereka sudah mempersiapkan,” tambahnya.
Selain itu, KPU juga batal memfasilitasi adanya pemaparan visi misi jelang debat perdana nanti. Sosialisasi tersebut, dikatakan Arief, akan diserahkan kepada pasangan calon.
“Sosialisasi visi misi tadi malam juga sudah diputuskan, silakan dilaksanakan sendiri-sendiri tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri. Jadi tidak lagi difasilitasi KPU,” terang Arief.
Terkait hal ini, KPU menegaskan bahwa aturan tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak, baik kubu Jokowi-Ma’ruf Amin dan kubu Prabowo-Sandiaga Uno.
Menanggapi hal ini, ekonom senior Rizal Ramli menuding KPU tengah bersikap sangat konyol. Ia mempertanyakan beragam gagasan KPU mulai dari pembolehan orang gila memberikan hak suara, membatalkan visi misi kandidat hingga metode ‘bocoran’.
Rizal pun menyebut, sikap KPU justru akan merugikan kubu Jokowi. “Gara-gara kekonyolan KPU, bolehkan orang gila boleh milih, batalkan visi dan misi, bocorin debat, ini malah merugikan Mas Jokowi,” kata Rizal Ramli dalam pernyataan tertulisnya, Senin (7/1).
“Malu-maluin aja, kemunduran untuk demokrasi,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama meluncurkan program Joyful Ramadan Mubarak 1447 H/2026 M. Program ini…
MONITOR, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui laporan Komisi VIII DPR…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Republik Indonesia terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM)…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama ingin jaminan produk halal (JPH) tidak hanya berorientasi pada sertifikasi…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan negara yang akuntabel…
MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, secara resmi memperkenalkan…