POLITIK

Rizal Ramli Sebut Kebijakan KPU Rugikan Jokowi

MONITOR, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya memutuskan untuk memberikan kisi-kisi daftar pertanyaan dalam debat Pilpres 2019 kepada capres cawapres, sebelum diundi kembali. Metode ‘bocoran’ ini pun memanas di kalangan elit politik hingga akar rumput.

Ketua KPU RI Arief Budiman menyatakan, dalam sesi debat nanti, pihaknya akan memberikan 20 pertanyaan namun hanya 3 macam pertanyaan yang akan diajukan moderator.

“Ada 20 pertanyaan, padahal sebenarnya yang ditanyakan masing-masing cuma 3, karena ada 3 segmen yang dipertanyakan oleh moderator,” kata Arief di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1) kemarin.

“Tapi 3 pertanyaan itu mereka belum tahu, tapi mereka sudah mempersiapkan,” tambahnya.

Selain itu, KPU juga batal memfasilitasi adanya pemaparan visi misi jelang debat perdana nanti. Sosialisasi tersebut, dikatakan Arief, akan diserahkan kepada pasangan calon.

“Sosialisasi visi misi tadi malam juga sudah diputuskan, silakan dilaksanakan sendiri-sendiri tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri. Jadi tidak lagi difasilitasi KPU,” terang Arief.

Terkait hal ini, KPU menegaskan bahwa aturan tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak, baik kubu Jokowi-Ma’ruf Amin dan kubu Prabowo-Sandiaga Uno.

Menanggapi hal ini, ekonom senior Rizal Ramli menuding KPU tengah bersikap sangat konyol. Ia mempertanyakan beragam gagasan KPU mulai dari pembolehan orang gila memberikan hak suara, membatalkan visi misi kandidat hingga metode ‘bocoran’.

Rizal pun menyebut, sikap KPU justru akan merugikan kubu Jokowi. “Gara-gara kekonyolan KPU, bolehkan orang gila boleh milih, batalkan visi dan misi, bocorin debat, ini malah merugikan Mas Jokowi,” kata Rizal Ramli dalam pernyataan tertulisnya, Senin (7/1).

“Malu-maluin aja, kemunduran untuk demokrasi,” pungkasnya.

Recent Posts

HGN 2024, Prof Rokhmin Beri Apresiasi Para Pahlawan Tanda Jasa

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin…

6 menit yang lalu

Pemuda Muhammadiyah Dorong Penguatan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Melalui Revisi UU Perlindungan PMI

MONITOR, Jakarta - Perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi perhatian penting di tengah…

30 menit yang lalu

JPPI: Guru Madrasah Jangan Dipandang Sebelah Mata, Dibutuhkan Satu Sistem Tata Kelola Guru

MONITOR, Jakarta - Pada momentum hari guru nasional 2024, JPPI merasa penting untuk menyoroti secara…

1 jam yang lalu

Menag RI dan Menhaj Saudi Bertemu di Masjidil Haram, Bahas Haji dan Pemberdayaan Umat

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama RI Nasaruddin Umar bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab…

1 jam yang lalu

Tanggapi Usulan KPU dan Bawaslu Jadi Ad Hoc, DPR: Evaluasi Harus

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menanggapi adanya usulan…

5 jam yang lalu

Gelar Rakor di Jeddah, Menag: Persiapkan Pelaksanaan Haji 2025

MONITOR, Jakarta - Menag Nasaruddin Umar hari ini, Minggu (24/11/2024), menggelar Rapat Koordinasi di Kantor…

6 jam yang lalu