Sikap Indonesia Soal Penindasan Muslim Uighur Tak Jelas, Karena Tersandera Utang?

1050
Muslim Uighur di Cina mengalami diskriminasi

MONITOR, Jakarta – Penindasan yang dilakukan pemerintah Cina terhadap etnis Uighur di provinsi Xinjiang, mendapat kecaman dunia internasional. Indonesia yang saat memiliki jumlah muslim terbesar di dunia, didesak agar mengambil sikap tegas terhadap apa yang terjadi penindasan muslim Uighur.

Pasalnya, pemerintah Indonesia dinilai memiliki posisi yang kuat untuk mendorong pemerintah Cina membuka informasi atas apa yang menimpa etnis Uighur di provinsi Xinjiang. Dalam laporan Amnesty Internasional, sekitar satu juta penduduk Uighur mengalami penyiksaan dan tidak diketahui nasibnya ketika dimasukkan ke “kamp pendidikan ulang”.

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, mengatakan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, anggota Dewan Keamanan PBB, dan juga memiliki hubungan bilateral yang baik dengan Cina, bisa memanfaatkan hal itu agar menjembatani persoalan yang dialami komunitas tersebut.

“Indonesia punya peranan yang signifikan, karena Indonesia punya hubungan baik dengan Cina. Nah ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk berkomunikasi dengan Cina untuk membuka akses informasi terhadap orang Uighur dan itu akan menghapus kecurigaan global atas kasus Uighur,” jelas Agung Nurwijoyo kepada wartawan dalam diskusi di Jakarta, Kamis 20 Desember 2018.

“Saya pikir Indonesia bisa mendorong di situ untuk membuka akses informasi tentang apa yang terjadi di Cina dan ini jadi pintu masuk Indonesia bermain dalam di level diplomasi global,” sambungnya. Hanya saja, menurutnya, belum adanya sikap resmi pemerintah atas permasalahan ini dikarenakan Indonesia masih menunggu respon negara-negara Islam lain.

“Kayaknya pemerintah masih wait and see, karena rata-rata negara-negara Islam di dunia belum banyak bersuara,” ujarnya seraya meyakini bahwa Indonesia akan mengambil jalan soft diplomacy untuk merespon kasus etnis Uighur. Dari pengamatannya, langkah soft diplomacy itu ditempuh untuk menghindari balasan pemerintah Cina yang justu akan merugikan ekonomi Indonesia, yakni embargo.

Ini melihat besarnya investasi yang ditanam di dalam negeri. Merujuk pada data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi dari Cina pada periode Januari-September 2018 mencapai US$ 1,8 miliar.

“Mungkin saja akan diembargo. Secara global, ketergantungan terhadap Cina besar. Bukan hanya negara-negara Islam, tapi Afrika sendiri tergantung pada Cina. Jadi di luar masalah kemanusiaan, kalkulasi politik menjadi pertimbangan untuk memberi respon. Karena pernyataan apapun kan pernyataan politik,” ungkapnya.

“Sementara respon keras pasti akan memberikan feed back balik. Karena Cina tidak mau dicampuri urusan dalam negerinya. Meski kemanusiaan urusan semua pihak, tapi Cina tidak begitu.”

Sementara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah belum menentukan sikap apapun atas apa yang menimpa etnis minoritas Uighur, lantaran masih menunggu laporan Duta Besar Indonesia di Beijing. Di mana pemerintah Cina mempersilakan dubes ke Xinjiang untuk melihat situasi sebenarnya.

Selain itu, pemerintah juga kata JK, akan menunggu penjelasan Duta Besar Cina yang sebelumnya disurati Kementerian Luar Negeri pada 17 Desember lalu. Menurut JK, pemerintah sangat berhati-hati dalam merespon isu Uighur sebab ada dugaan kelompok tersebut memang terlibat kelompok terorisme. Ia merujuk pada penangkapan empat etni Uighur di Poso karena dituduh membantu Santoso.

“Kita belum ada statment resmi, tentang apa yang terjadi di Xinjiang. Karena pihak Cina menjelaskan orang Uighur terkait dengan radikalisme,” jelas Jusuf Kalla.

“Jadi kita lihat dulu, karena itu berbeda kasus di Myanmar dengan ini. Tapi pemerintan concern dan sudah disampaikan kepada pemerintah Cina. Perlu dicatat bahwa kita harus bedakan perlakuan diskriminatif dengan kemungkinan adanya radikalisme,” imbuhnya.

Namun begitu, sejumlah kalangan mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, hingga DPR mendesak pemerintah segera bersikap. Wakil Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan, misalnya meminta pemerintah mengambil tindakan diplomatik. Baginya, pembangunan “kamp pendidikan uang” itu merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus dihentikan.

“Apa yang terjadi di Xinjiang, bagi umat Islam Uighur suatu tindakan kejahatan yang saya yakin ini bertentangan dengan peraturan manapun. Jadi harus dihentikan dan pemerintah Cina harus bertanggung jawab terhadap praktik semacam ini,” ujarnya.

Dia juga menyebut dalam beberapa kali kunjungannya ke Cina, pemerintah setempat selalu menyatakan tidak terjadi apa-apa pada kaum Uighur. Tapi jawaban itu, menurut Amirsyah, menunjukkan ada hal yang ditutupi. Karena itu, hari ini (21/12) MUI akan menyatakan sikap resmi kepada pemerintah.

Senada dengan MUI, Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga memaksa pemerintah bersikap tegas atas dugaan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang diderita warga Uighur. Kata dia, pemerintah jangan sampai tersandera hanya karena besarnya investasi Cina di dalam negeri.

“Pemerintah jangan takut dengan Cina karena ada investasi atau utang dalam bentuk proyek. Ini membuat kita tidak mau ikut campur dan menutup mata. Ini bahaya, pengkhianatan terhadap UUD 1945 dan politik luar negeri kita,” tukasnya.

Menurut Fadli Zon, kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, menempatkan Indonesia dalam posisi independen dalam menentukan sikap namun aktif dalam perdamaian dunia. Hal itu semestinya bisa ditunjukkan dalam kasus Uighur. “Kelihatan sekali diplomasi politik Jokowi ini melempem dan betul-betul tidak menunjukkan kapasitas sebagai negara besar.”

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut dalam laporan lembaganya ada satu juta pendudukan Uighur yang ditahan di “kamp pendidikan ulang”. Mereka itu, kata Usman, dituduh sebagai ekstremis dan teroris jaringan ISIS, namun tanpa ada bukti sahih.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah belum menentukan sikap apapun atas apa yang menimpa etnis minoritas Uighur, lantaran masih menunggu laporan Duta Besar Indonesia di Beijing.

“Pernah ada penangkapan Uighur di Thailand sebanyak 109 orang. Semuanya dituduh melakukan tindakan terorisme, tapi cuma 13 yang terbukti terlibat itupun kasus pelanggaran hukum biasa,” tukas Usman Hamid.

Hasil penyelidikan Amnesty pula, jutaan orang Uighur yang berada di kamp tersebut, tidak diketahui nasibnya. Bahkan pihak keluarga yang sempat ditemui Amnesty, mengaku tak lagi mendapat kabar setelah keluarga mereka dimasukkan ke kamp.

“Pada 3 November lalu, ada seorang etnis Uighur ditangkap di Xinjiang. Belakangan diketahui kondisi kesehatannya memburuk berdasarkan hasil kunjungan keluarganya pada 13 Desember lalu. Dia disiksa selama di kamp dan diisolasi.

Padahal dia sebenarnya tidak berbuat apa-apa di kamp. Tapi dia sempat melihat suatu insiden yang akhirnya memintanya untuk diam, namun dia tak menuruti,” kata Usman menceritakan kronologi keluarga Uighur. “Dia lalu diminta menandatangani dokumen yang menyangkal ada penyiksaan di kamp tersebut. Saat dikunjungi, matanya susah melihat dan ada tanda bekas siksaan,” sambungnya.

Bagi Usman Hamid, apa yang menimpa pada kaum Uighur persis sama seperti orang Papua. Dimana mereka mengalami perlakuan sewenang-wenang, penyiksaan, penangkapan, dan juga kian termarjinalkan karena besarnya arus imigrasi ke Xinjiang.

“Kalau di Papua ada istilah BBM (Buton, Bugis, Makasar) yang berdatangan sehingga membuat orang Papua jadi minoritas, persis terjadi di Xinjiang. Uighur dari penduduk mayoritas jadi minoritas karena banyaknya imigrasi.”

Sementara pemerintah Cina yang tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur di Xinjiang termasuk Jalur Sutra, berusaha meredam aksi-aksi pemberontakan dari etnis Uighur demi menjaga kestabilan ekonominya. Caranya dengan menebar isu bahwa etnis Uighur terkait dengan kelompok terorisme.

“Isu terorisme jadi dalih mempersekusi orang-orang Uighur. Perang melawan terorisme menjadi dalih menyembunyikan praktik-praktik pelanggaran kemanusiaan.”

Dari pengamatan Amnesty, tidak ada satupun negara di Asia Tenggara yang bersuara melindungi warga Uighur. Ini karena derasnya kucuran uang yang diberikan pemerintah Cina. Usman mencontohkan Kamboja yang memperoleh bantuan sebesar 1,2 miliar Dollar setelah memulangkan 20 orang Uighur ke Cina.

“Sayangnya Cina kuat secara ekonomi. Laos juga begitu. Negara-negara ASEAN mendapat kemudahan ekonomi dari Cina dan dengan sendirinya membantu pemulangan Uighur ke Cina tanpa ada persetujuan dari orang yang bersangkutan.”

Itu mengapa Amnesty, kata Usman, agak pesimistis negara-negara tetangga akan bersikap tegas terhadap Cina. Dia berharap Indonesia sebagai negara anggota Dewan Keamanan PBB bisa mengambil sikap melindungi etnis minoritas tersebut.

“Indonesia mungkin satu-satunya negara yang relatif kondisi HAMnya lebih baik dan punya tempat lebih strategis di Dewan Keamanan PBB, meski statusnya tidak tetap,” pungkasnya.