Fahri Hamzah: AS Tak Bisa Diandalkan Bantu Kemerdekaan Palestina

1018
Fahri yang menghadiri acara “The 2nd Parliamentarians for Al Quds Conference” di Istanbul Turki

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa persatuan dan keberanian dunia Islam merupakan syarat dalam pembebasan Al Quds (Al Aqsha) dari cengkeraman Yahudi saat ini.

Menurut Fahri, syarat itu sejalan apa yang dilakukan Presiden RI pertama Bung Karno pada masa lalu yang kini diperankan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat ini.

“Kita ini, tidak bisa berharap dari Amerika. Kenapa? Jangankan ada negara yang namanya Palestina, ada perdamaian itu sendiri mereka nggak mau. Kenapa mereka nggak mau ada perdamaian? Karena kalau damai, bisnis mereka berhenti,” kata Fahri dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (17/12).

“Kasarnya, kalau saya bikin senjata untuk perang, tapi kalau perangnya nggak ada, kan perusahaan saya bangkrut,” tambah dia.

Fahri yang menghadiri acara “The 2nd Parliamentarians for Al Quds Conference” di Istanbul Turki, Jumat (14/12) lalu itu, menegaskan untuk tidak terlalu berharap dari inisiatif Amerika Serikat, yang tidak pernah menjadi kenyataan.

Justru, sambung dia, sekarang harus memformat suatu koalisi baru yang dipenuhi oleh negara-negara yang lebih tulus memandang persoalan Palestina ini, sehingga kemerdekaan negera itu setahap demi setahap dapat dilacak, untuk kemudian menjadi bagian dari proses yang lebih maju dari waktu ke waktu.

“Sebab, yang bisa menyelesaikan masalah Palestina ini, ya kita yang tidak ikut membuat masalah. Karena itu, aliansi negara-negara seperti Turki, Indonesia, dimasa-masa yang akan datang itu sangat diperlukan untuk bertindak lebih konkrit bagi kemerdekaan Palestina,” ucap politikus PKS tersebut.

Bahkan, Fahri mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk berinisiatif pada tingkat global, dan khususnya membawa kondisi Palestina itu terlalu dalam. Sebab, dalam konstitusi Indonesia disebutkan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa.

“Maka haram hukumnya bagi rakyat dan bangsa Indonesia, apalagi para politisnya untuk mengakui para penjajah. Haram hukumnya bagi kita untuk menerima negara Israel, terlebih lagi Bung Karno pernah menyatakan, hutang kita kepada Palestina,” sebut dia.

Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia, harusnya lebih progresif menggalang kekuatan dalam kemerdekaan negara Palestina. Dia mencontohkan pada sekitar tahun 1962 hingga 1963, Bung Karno bikin Ganevo, untuk menentang kehadiran negara-negara penjajah dalam ajang Sepak Bola.

“Kalau dalam Sepak Bola saja, Bung Karno menentang, apalagi dalam politik? Nah itu lah keberadaan Indonesia dari dulu,” pungkas Anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Untuk diketahui, dalam acara tersebut juga dihadiri sejumlah delegasi lain dari Indonesia, seperti Wakil Ketua DPR bidang Polkam Fadli Zon, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua Kaukus Parlemen Indonesia-Palestina Rofi Munawar, dan Arsul Sani (F-PPP).