Kementan Libatkan Komisi Ahli Susun Kebijakan Pengembangan Pakan

MONITOR, Bogor – Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) terus melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dan komisi ahli pakan. Itu dilakukan dalam rangka menyusun kebijakan. Hal tersebut disampaikan oleh Sri Widayati Direktur Pakan saat pertemuan Komisi Ahli Pakan di Bogor (13/12).

Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan selalu bersinergi dengan para akademisi dan peneliti yang memiliki kepakaran di bidang pakan dalam membahas tantangan dan permasalahan pakan. Ia sampaikan bahwa sinergi antara pemerintah dengan para akademisi dan peneliti bidang pakan tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak bagi kemajuan pengembangan pakan.

“Untuk itu, pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian No.308/Kpts/OT.050/ 5/2016 tanggal 11 Mei 2016 telah menetapkan Komisi Pakan yang beranggotakan 7 (tujuh) pakar dari kalangan akademisi dan peneliti untuk memberikan saran, pemikiran, pertimbangan, rekomendasi, dan solusi yang cerdas dan bermanfaat bagi kemajuan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui kontribusi dan peran nyata bidang pakan,”katanya.

Selama tahun 2018, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menyelenggarakan pertemuan dengan Komisi Pakan sebanyak 2 (dua) kali untuk membahas berbagai isu aktual yang perlu pemecahan secara komprehensif. Pertemuan pertama telah diselenggarakan pada Maret 2018 dan keduanya pada 12-13 Desember 2018. Pertemuan kedua ini dihadiri oleh Prof. Dr. Ir. Arnold Sinurat, MSc; Prof Dr. Ir. Luki Abdullah, M.Agr.Sc; Prof. Ir. Yusuf Ahyar Sutaryono, PhD; Prof. Dr. Ir. Nahrowi, MSc; dan Dr. Ir. Osfar Sjofjan, MSc serta para pejabat pengawas mutu pakan.

Prof. Dr. Ir. Luki Abdullah, M.Agr.Sc selaku salah satu anggota Komisi Pakan saat ditemui disela-sela pertemuan kedua Komisi Pakan tersebut menyampaikan, pembentukan Komisi Pakan untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan pakan kepada Menteri Pertanian melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

“ilmu dan teknologi pakan harus terus berkembang dalam menjawab tantangan dan permasalahan pakan secara global”, ungkap Luki Abdullah.

Sehingga menurutnya, diperlukan sinergi pemerintah selaku pengambil kebijakan dengan para akademisi dan peneliti yang mengikuti perkembangan ilmu, teknologi, tantangan dan permasalahan pakan secara global dapat menjadi kolaborasi yang baik dalam penyempurnaan penyusunan kebijakan.

Hal senada juga disampaikan oleh Prof. Ir. Yusuf Ahyar Sutaryono, PhD selaku Ketua Sidang Komisi Pakan, akademisi dan peneliti yang memiliki kepakaran bidang pakan dapat memberikan kontribusi berupa saran dan pandangan yang didasari keilmuan dan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan yang lebih komprehensif bagi pemerintah dalam penyusunan kebijakan.

Lebih lanjut Ia ungkapkan beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam pertemuan ini, diantaranya terkait Regulasi Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan, mutu dan kemanan pakan,  batasan penggunaan urea dalam pakan unggas dan babi, dukungan pakan pada Program Selamatkan Lahan Rawa Petani Sejahtera atau disingkat SERASI dan optimalisasi pemanfaatan embung.