Pengamat: Data Luas Sawah BPN Melenceng timbulkan Kegaduhan Politik

Ilustrasi: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN)

MONITOR, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menetapkan lahan baku sawah Indonesia mengalami penyusutan di sejumlah daerah. Berdasarkan Ketetapan Menteri ATR/Kepala BPN-RI No.339/Kep-23.3/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018, luas baku sawah Indonesia 7,79 juta ha, sementara data Sensus Pertanian BPS 2016 sebesar 8,19 juta ha, sehingga luas baku sawah Indonesia menyusut 1,08 juta ha.

Tentang hal ini, Pengamat Politik Pertanian Universitas Trilogi, Muhamad Karim menilai data luas baku sawah yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terbaru tahun 2018 ini tidak sesuai dengan kenyataan sehingga berpotensi besar menimbulkan masalah dalam pembangunan pertanian dan petani itu sendiri serta dimungkinkan dapat membuka peluang impor yang terus menerus. Pasalnya, luas baku sawah di beberapa daerah yang terjadi peningkatan, justru didata mengalami penyusutan. Sebaliknya, daerah yang sudah jelas menyusut lahan sawahnya malah tercatat naik.

“Jadi menurut saya, terjadinya perbedaan data luas sawah versi BPN dan Sensus Pertanian 2016 seharusnya perlu disinkronkan dahulu supaya tidak menimbulkan salah persepsi dan berimbas bagi kebijakan pembangunan pertanian serta petani itu sendiri. Sebab, ini akan menjadi polemik yang tidak tuntas karena adanya perbedaan interpretasi. Juga harus dijelaskan bagaimana metode pengukuran versi BPN sehingga ada perbedaan hingga mencapai lebih dari 1 juta hektare itu. Karena motode yang berbeda, hasilnya pun beda,” demikian dikemukakan Karim di Jakarta, Rabu (12/12).

Karenanya, pria jebolan Institut Pertanian Bogor ini menegaskan data luas sawah yang dirilis BPN ini bisa menimbulkan kegaduhan politik. Seyogyanya, terlebih dahulu dilakukan klarifikasi data dari daerah tentang luas yang sesungguhnya. Sebab, antara institusi negara harus ada kordinasi dan sinergitas sehingga tidak menimbulkan beragam interpretasi.

“Beberapa provinsi dan kabupaten luas baku sawahnya tercatat turun. Hamparan sawah yang faktanya di ada desa justru tidak didata BPN. Ini berakibat buruk kepada petani di lokasi itu karena tidak mendapat subsidi pupuk, bantuan benih dan alat mesin pertanian. Mereka akan resah bahkan bisa komplain demo karena tidak adil gara-gara salah pendataan,” tegasnya.

Buktinya, lanjut Karim, daerah yang luas sawahnya tercatat turun yakni Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Selatan, dan 22 provinsi lainnya. Berdasarkan Sensus Pertanian 2016, luas baku sawah Sumatera Selatan sebesar 615.184 ha, sementara berdasarkan perhitungan data BPN 2018 hanya 387.237 ha, sehingga terdapat selisih 227.947 atau turun 37,05 persen.

Demikian juga Sumatera Utara dinyatakan turun menjadi 245.953 ha. Padahal luas baku sawah di provinsi ini berdasarkan Sensus Pertanian 2016 oleh BPS sebesar 428.961 ha dan berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara No.520/12249 tanggal 29 November 2018 tentang hasil validasi luas baku sawah kabupaten/kota sebesar 397.947 ha.

“Lahan baku sawah dikatakan menyusut ini tentu tidak masuk akal. Penurunan luas baku sawah cukup tinggi, sehingga nanti banyak petani yang biasanya mendapat bantuan, nanti malah tidak mendapat bantuan akibat data ini. Data luas panen, luas tanam dan produksi yang sebenarnya pun menjadi berkurang, sehingga nanti berdampak pada kebijakan yang menginginkan Indonesia terus impor. Ini berbahaya, jelas mengancam kedaulatan pangan dan ketahanan negara,” sebutnya.

“Proses pendataan yang dilakukan BPN pun sangat singkat. Tidak masuk akal kalau langsung dijadikan dasar pengambilan kebijakan, apalagi belum melakukan validasi ke lapangan. Data BPN ini terkesan ada udang dibalik batu. Mudah-mudahan tidak ada titipan mafia pangan yang terus dorong impor beras,” pinta Karim.

Fakta Lapangan

Kepala Bidang Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan, Syafrudin menegaskan data luas baku sawah 2018 yang dikeluarkan BPN terbukti melenceng dari fakta di lapangan bahkan bertentangan dengan data BPS. Buktinya, berdasarkan data Sensus Pertanian Badan Pusat Statistik (SP BPS) 2016, luas baku sawah di Kabupaten OKI sebesar 115.639 ha. Sementara data ATR/BPN, luas baku sawah hanya 53.795 ha. Dari data ini terdapat perbedaan yang sangat signifikan yakni luas baku sawah dinyatakan hilang sebesar 61.844 ha.

“Kami sudah mengajukan data klarifikasi, luas baku sawah 129.083 ha sehingga perbedaan dengan angka SP BPS 2016, seharusnya ada penambahan luas baku sawah 13.444 ha. Angka ini didapat dari penambahan luas lahan cetak sawah 2016 dan 2017 seluas 15.933 ha dikurangi dengan alih fungsi lahan dari 2014 hingga 2018 sebesar 2.549 ha,” ujarnya.

Lebih lanjut Syafrudin menyebutkan berdasarkan data BPN 2018, terdapat beberapa kecamatan yang dinyatakan luas baku sawahnya tidak ada sama sekali (nol) yakni kecamatan Sungai Menang, Tulung Selapan, Cengal, Tanjung Lubuk dan Teluk Gelam. Kemudian terdapat kecamatan yang luas baku sawahnya dinyatakan sangat kecil sekali dibanding kenyataan yakni Lempuing Jaya dan Pampangan.

“Setelah kami melakukan pengecekan atau verifikasi di lapangan bersama pihak BPS Kabupaten OKI, BPN Kabupaten OKI dan Kementerian Pertanian, hasilnya BPN merevisi luas lahan sawah di Kecamatan Tulung Selapan menjadi 697 ha, Tanjung Lubuk 3.659 ha dan Teluk Gelam 1.429 ha. Kemudian, Kecamatan Lempuing Jaya yang merupakan sentra padi awalnya didata nol lahan sawanya, tapi kini BPN menyatakan 3.886 dan Kecamatan Pampangan awalnya didata hanya punya lahan sawah 7 ha, kini 3.053 ha,” sebutnya.

“Untuk Kecamatan Sungai Menang dan Cengal, walaupun kami sudah melakukan klarifikasi tetap saja sampai sekarang dikatakan nol lahan sawahnya. Ini kan aneh, padahal dua kecamatan ini memiliki hamparan sawah yang cukup luas. Ketika kami tanya, pihak BPN pun tidak tau dan bingung, lahan sawah di Kecamatan Sungai Menang ini bisa tidak ada sama sekali. Kami bilang, kementerian kalian sendiri yang mengeluarkan data, kenapa kalian bisa tidak tahu. Ini kan gawat,” pintanya.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten OKI, luas sawah baku di Kecamatan Sungai Menang seharusnya 7.483 ha, Cengal 9.312 ha, Tulung Selapan 4.443 ha, Tanjung Lubuk 13.010 ha, Teluk Gelam 2.787 ha. Begitu pun luas baku sawah di Lempuing Jaya seharusnya 11.412 ha dan Pampangan 11.070 ha. Data yang diperoleh BPS pun bersumber dari dinas pertanian yaitu penyuluh.

“Sementara pihak BPN OKI dengan melihat fakta ini justru tidak mengerti dari mana munculnya data yang menyatakan lahan sawah tidak ada. Data BPN pun yang keluar selalu berbeda terus dan ketika kami klarifikasi, pihak BPN pun bingung,” ungkap Syafrudin.

Oleh karena itu, Syafrudin menegaskan data lahan baku sawah yang dirilis ART/BPN ini berdampak pada memburuknya pembangunan pertanian dan menyengsarakan petani. Yakni terkoreksinya luas tanam, luas panen dan produksi sehingga dengan data inilah yang menimbulkan wacana impor beras.

“Jika menggunakan data luas baku sawah BPN, dampak ini pasti terjadi. Petani yang selama ini mendapat bantuan dan pendampingan dari pemerintah, nantinya tidak lagi. Beras impor pun masuk, petani semakin terpuruk kondisinya,” tandanya.

Penyuluh Pertanian Kecamatan Kesesi, Kabuapaten Pekalongan, Jawa Tengah pun sangat kaget akan data luas baku sawah yang dikeluarkan BPN. Sebab, luas baku sawah di Pekalongan turun drastis, dari 19.719 hektar menjadi sekitar 6.000 hektar. Untuk Kecamatan Kesesi, BPN mendatanya tinggal 2 hektare dari sebelumnya yang berada di kisaran 3.000 hektar.

“Padahal Kecamatan Kesesi merupakan daerah dengan luas sawah terbesar di Kabupaten Pekalongan. Tidak ada alih fungsi lahan ekstrem. Hingga sekarang, lahan sawah di Kesesi masih terjaga. Buktinya tadi lihat, kan? Di sini mayoritas masih mengandalkan dari pertanian,” ujarnya.