MONITOR, Jakarta – Beredarnya blangko KTP elektronik di pasaran maupun lewat online membuat Ketua DPR RI Bambang Soesatyo kecewa. Ia lantas meminta Kementerian Dalam Negeri agar serius menangani kasus tersebut sehingga tidak menimbulkan masalah baru.
Mantan Ketua Komisi III ini menyarankan, bila perlu dibentuk tim khusus untuk menangani persoalan tersebut.
“Kami menghimbau Mendagri lebih serius mendalami kasus ini, kalau perlu dibentuk tim, karena suara-suara di Komisi II DPR sudah hampir ‘nyaring’ semua untuk membentuk Panitia Khusus,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/12).
Politikus yang beken disapa Bamsoet ini mengatakan, apabila Kemendagri angkat tangan dalam menangani permasalahan tersebut, maka para anggota DPR akan mendorong pembentukan Pansus KTP elektronik tersebut.
Namun dia menilai kalau permasalahan tersebut sudah ditangani dengan baik oleh Kemendagri maka tidak diperlukan pembentukan Pansus.
“Menurut saya kalau sudah ditangani dengan baik oleh Mendagri maka tidak diperlukan Pansus namun kalau tidak, kawan-kawan di DPR akan mendorong itu,” ujarnya.
Dia menilai kasus tersebut menjadi perhatian serius sehingga Pimpinan DPR juga telah meminta Komisi II DPR untuk memanggil pihak perusahaan pengadaan KTP-E agar kasus tersebut tidak dipolitisasi.
“Hal itu agar tidak dipolitisasi dan tidak dijadikan isu politik menjelang Pemilu 2019 dan kami juga mendorong sistem pemilu kita harus menggunakan sistem ‘e-voting’,” katanya.
