MONITOR, Jakarta – Kalangan wakil rakyat Jakarta menuding kalau Gubernur Jakarta Anies Baswedan menggunakan anggaran siluman dalam membangun tiga jembatan penyeberangan orang (JPO). Pasalnya, para politisi Kebon Sirih ini menyebut dana yang digunakan dalam membangun JPO tersenut tak ada dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Saya heran itu anggaran Rp 118 miliar yang digunakan Anies untuk membangun JPO pake anggaran apa. Soalnya kami sudah cek di APBD gak ada tuh anggaran untuk membangun tiga JPO itu,” ungkap Wakil Ketua DPRD Jakarta M, Taufik kepada MONITOR, Jumat (7/12).
Selain anggaran pembangunan JPO tersebut tak ada dalam APBD, Taufik pun mengatakan kalau duit yang digunakan Anies untuk membangun tiga JPO tersebut nilainya cukup fantastis.
“Bangun tiga JPO aja kok bisa ngabisin duit ratusan miliar. Emang tiang-tiangnya dilapisi emas?,” tanya Taufik.
Oleh karenanya Taufik, kalau proyek pembangunan JPO tersebut banyak yang tidak beres. Akhirnya Taufik pun meminta pembangunan proyek JPO dilaksanakan secara transparan.
“Jika pembiayaan dari CSR, segera umumkan CSR mana? dan jika dari APBD juga segeralah ditunjukan, karena berdasarkan pengecekan yang kami lakukan, pembiayaan proyek tiga JPO memang tidak kami temukan,” tegasnya.
Politisi Gerindra ini meyakini kalau Anies, mendapatkan laporan yang tidak benar dari anak buahnya mengenai perencanaan dan pembiayaan proyek JPO itu.
“Karena, jika gubernur mengetahui ada yang tidak tepat dalam pembiayaan, pasti akan ditolak,” tandasnya.
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga memulai pembangunan tiga jembatan penyeberangan orang kekinian. Pembangunan rencananya akan berlangsung hingga 31 Desember 2018.
Tiga JPO tersebut mengusung konsep kekinian dengan fitur-fitur mewah. Selama direvitalisasi, tiga JPO tersebut ditutup bagi para pejalan kaki. Halte bus Transjakarta di Bundaran Senayan dan Polda Metro Jaya juga akan dinonaktifkan.
Lokasi JPO itu sendiri di antaranya ada di JPO Polda Metro Jaya, JPO Gelora Bung Karno, dan JPO Ratu Plaza.
