Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan Banyak Terjadi Kontradiksi di Lapangan

MONITOR, Jakarta – Sejumlah kalangan menyoroti kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dibawah kepemimpinan presiden Jokowi dalam Focus Grup Discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi (ISEI), Bappenas, dan Sekolah Bisnis (SB) IPB di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Hadir dalam FGD tersebut akademisi, pengusaha, DPR, dan pemerintah daerah antara lain Pakar Kelautan sekaligus Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Prof Rokhmin Dahuri, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP, Ono Surono, Walikota Bitung, Maximillian Jonas Lomban, Perwakilan Pengusaha dari Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI), Janti Djuari.

Dalam kesempatan tersebut, Rokhmin Dahuri mengatakan jika beberapa kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan banyak berimplikasi pada kontradiksi di lapangan, khususnya terkait berhentinya sebagian usaha penangkapan ikan dan perusahaan pengolahan perikanan, dilema operasional nelayan, persoalan perizinan usaha dan penurunan produksi dan produktivitas, dan tatakelola perikanan yang belum efisien serta efektif.

“Kebijakan tersebut menimbukan efek secara langsung maupun tidak langsung pada usaha kelautan dan perikanan di Indonesia. Akibat kebijakan, terdapat kesenjangan antara potensi dan produksi sektor perikanan di Indonesia,” ujarnya.

Rokhmin menambahkan pada tahun 2016 potensi sektor perikanan mencapai 12,5 juta ton dan produksinya hanya 6,83 juta ton, produksi sektor perikanan juga mengalami penurunan menjadi 4,5 juta ton pada tahun 2017. “Perlu ada strategi nasional untuk meningkatkan produksi yang juga didukung oleh percepatan pembangunan industri perikanan dengan kebijakan yang berbasis data yang benar, jangan asal ibu senang,” tegasnya.

“Peningkatan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir itu harus dengan cara meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap, budidaya dan sektor usaha pendukung lainnya,” tandasnya.

Sementara itu Walikota Bitung, Maximillian Jonas Lomban mengakui jika kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian kelautan dan perikanan berimbas pada merosotnya produksi perikanan khususnya di wilayah Bitung. Ia bahkan mengaku sudah mengadukan hal tersebut kepada banyak pihak seperti DPR RI dan Kementerian Kelautan Perikanan termasuk presiden Jokowi namun hingga saat ini belum ada perubahan berarti.

Menurut Maximilian, Menteri KKP dalam hal ini Susi Pundjiastuti seperti menutup mata jika kebijakannya justru banyak memberi dampak negatif bagi sektor kelautan dan perikanan. “Ketika saya terpilih menjadi walikota, saya punya janji dengan masyarakat, dengan nelayan bahwa dibawah kepemimpinan saya akan blabla.. Nggak jadi-jadi sampai sekarang. Malu saya. Saya datangi komisi IV DPR ke Bitung untuk melihat dan menyampaikan langsung agar kebijakan menteri KKP yang membuat masyarakat dan nelayan di Bitung susah,” ujarnya.

Ia mengaku saat berkomunikasi dengan presiden Jokowi terkait kebijakan KKP itu, banyak data simpang siur yang diterima Presiden. “Saya yang melihat langsung penderitaan masyarakat dan nelayan saya jadi saya yakinkan presiden untuk percaya itulah kondisi sebenarnya,” tambahya.

Maximilian berharap kementerian kelautan dan perikanan memperbaiki data sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan dalam menyusun dan membuat sebuah kebijakan. “Jadi jangan hanya benahi SDM, benahi juga datanya yang benar,” tandasnya.