MONITOR, Jakarta – Sektor Kelautan dan Perikanan atau Kemaritiman memiliki peran strategis bagi pembangunan ekonomi nasional. Namun, untuk menjadikan sektor kemaritiman berkontribusi maksimal diperlukan upaya semua pihak baik pemerintah dan swasta dengan pembangunan infrastruktur ekonomi.
Atas dasar hal tersebut diatas sekaligus mendukung visi pemerintahan Jokowi menjadikam Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga Guru Besar Fakultas Perikanan IPB, Prof. Rokhmin Dahuri menginisiasi terbentuknya Badan Kerja Sama Usaha Bidang Maritim (BKUBM) yang dikukuhkan pada hari ini, Kamis (15/11/2015) di Kantor Kemendagri, Jakarta.
“Pemerintah ingin bentuk poros maritim, bangun pelabuhan di daerah-daerah. Tapi jangan lupa juga dengan infrastruktur dan kesiapan pemda, kalau tidak ada itu ya investor tidak tertarik,” ujarnya saat memberikan sambutan Diskusi Panel dan Pengukuhan Pengurus BKUBM yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Sekjen Kemendagri dan Beberapa Kepala Daerah serta Pengusaha di Sektor Kemaritiman.
Menurut Rokhmin, pembangunan sektor maritim harus secara serius dilaksanakan mengingat tidak meratanya kondisi ekonomi antara Pulau Jawa dan daerah-daerah lain.
Ia membandingkan luas Pulau Jawa hanya sekitar enam persen dari total luas wilayah Indonesia namun memiliki kontribusi ekonomi sebesar 60 persen, sementara wilayah-wilayah lain jika digabungkan hanya berkontribusi sebesar 40 persen.
Selain itu, Jawa yang menjadi pusat ekonomi nasional membuat pulau ini mengalami kerusakan alam yang cukup parah dan berdampak pada aspek kelayakan hunian bagi masyarakat.
“Di Jawa hutan alami sudah sangat sedikit. Sementara salah satu sungai paling tercemar di dunia juga ada di Pulau Jawa, tahu sungai apa? Sungai Citarum di Jawa Barat. Itu hasil riset sebuah lembaga dari Inggris,” ungkapnya.
Rokhmin menegaskan, jika dikelola dengan baik dan optimal dengan unsur teknologi dan manajemen yang profesional maka sektor kemaritiman memiliki potensi memberikan lapangan kerja bagi 45 juta warga Indonesia.Selain tenaga kerja, kemaritiman juga berpotensi memberikan nilai ekonomi sebesar 1,4 triliun dolar (Amerika Serikat ) per tahun atau tujuh kali lipat APBN 2016.
Rokhmin Dahuri yang juga Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu memaparkan angka kemiskinan di Indonesia yang berada pada 9,8 persen atau sekitar 25,9 juta orang dapat ditekan jika negara bisa memanfaatkan sektor kemaritiman sebagai salah satu tumpuan ekonomi.
“Jika ekonomi maritim sudah berjalan, maka diharapkan masalah kemiskinan di Indonesia bisa selesai. Peringkat ekonomi dunia bisa naik dari posisi ke-16,” katanya menambahkan.
“Makanya kami juga coba dorong investor untuk masuk ke daerah lain. Ini membuat lapangan kerja baru, infrastruktur yang berkeadilan, yang akhirnya bisa membangun ekonomi kemaritiman yang berkelanjutan,” tandasnya.
