MPR Kirim Tim Ahli ke Konferensi Nasional Hukum Tata Negara

Konferensi Nasional ke 5 Hukum Tata Negara (Foto: Istimewa)

MONITOR, Jakarta – Sekertaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Ma’ruf Cahyono mengatakan bahwa keberangkatan tim tenaga ahli MPR ke acara konferensi nasional hukum tata negara sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas mereka.

Ia berharap para staf ahli yang diberangkatkan mempunyai banyak masukan positif dan kualitatif dalam melihat kondisi perkembangan terbaru, khususnya di dalam negeri.

“Terus belajar dengan menjadi peninjau pada perhelatan yang membahas secara aakademis dan praktisi hal hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan akan membuat layanan Sekretariat Jenderal ke depan terus dapat ditingkatkan” kata Ma’ruf di Jakarta, Minggu (11/11).

Selain hadir sebagai peninjau, dalam acara yang diselenggarakan di Batusangkar, Sematera Barat itu, MPR juga ikut serta menggelar pameran, membagikan publikasi kinerja wakil rakyat. Stand MPR yang berada di sisi muka perhelatan diminati para peserta konperensi yang berasal dari seluruh Indonesia.

“Selain 300 peserta para mahasiswa dan peninjau sangat berminat dengan cendera mata kita yang berupa publikasi kinerja MPR, ” sebut Samsul Bahri selaku penjaga stand Pameran MPR RI.

Tidak hanya MPR, Bawaslu dan KPK juga ikut serta membuka stand pamerannya dalam acara tersebut.

“Universitas bahkan meminta kita buka stand di FH Unand juga”sergahnya .

Untuk diketahui, perhelatan ini dibuka pada Jumat (9/11) malam oleh Menkumham yang diwakili oleh Dirjen Perundang undangan Widodo Ekatjahyana. Hadir selain rektor dan dekan Universitas Andalas, adalah Ketua Bawaslu, Abhan, empat orang hakim konstitusi yakni I Dewa Gede Palguna, Manahan Sitompul, Suhartoyo, dan Saldi Isra.

Para mantan hakim konstitusi pun turut ambil bagian seperti Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Harjono serta Mahfud MD selaku Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

Pada Sabtu (10/11) pagi hingga malam acara dilanjutkan dengan Focus Group Diskusi secara paralel dengan empat tema utama, yaitu: Politik Hukum Regulasi Pemilu, Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu, Penataan Kewenangan dan Hubungan Antar Lembaga Penyelenggara Pemilu dan tema berjudul Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu.

Panitia menjelaskan para akademisi dan praktisi ketatanegaraan dari seluruh Indonesia ikut dalam forum ilmiah tersebut. Tema kali ini fokus pada penyelenggaraan Pemilu.