Terkesan Dipaksakan, Program Hunian DP 0 Persen Dipertanyakan

MONITOR, Jakarta – Puluhan pemuda yang yang menamakan diri Pergerakan Pemuda Jakarta (PPJ) menggelar unjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta, Senin (5/11). Dalam orasinya, mereka menyebut kebijakan Anies mengalami kemunduran.

Salah satu kebijakan yang disorot para demonstran adalah soal keberadaan hunian murah meriah rumah DP 0 rupiah.

“Realisasi rumah DP 0 rupiah terkesan dipaksakan lantaran skema pembiayaan tidak jelas,” kata Koordinator aksi, Wasil dalam orasinya disela-sela unjuk rasa.

Dua skema pembayaran rumah DP 0 rupiah sebelumnya dibeberkan dengan menggunakan metode angsuran. Skema pertama pembeli dikenakan biaya angsuran sebesar Rp2,8 juta per bulan dengan tenggat 20 tahun.

Kemudian skema kedua, angsuran Rp2,4 juta per bulan dalam jangka waktu 15 tahun. Pembeli harus memiliki penghasilan lebih dari 5 juta per bulan.

“Dengan estimasi penghasilan Rp6,93 juta per bulan. Dengan skema cicilan demikian itu rakyat miskin Jakarta tidak bisa membeli rumah tersebut,” ujarnya.

Begitu juga dengan PKL Tanah Abang. Saat ini PKL kembali menyerbu trotoar sebagai lokasi berjualan di Tanah Abang. Kondisi tersebut dinilainya sebagai kegagalan Anies Baswedan dalam menata PKL.

“Pemprov DKI seperti tidak punya konsep dalam menata PKL,” tuturnya.

Wasil menilai pembangunan Jembatan Multiguna Tanah Abang juga bukan solusi yang tepat menyelesaikan persoalan PKL di kawasan itu. Dia mengatakan proyek itu hanya membuang anggaran milik Pemprov DKI, sebab hingga kini, kata dia, masih banyak kios kosong yang berada di Blok G pasar Tanah Abang.

“Belum lagi kapastitas JPM yang tidak mungkin menampung 700-an PKL yang ada di Jalan Jati Baru, JPM hanya mungkin menampung 446 pedagang proses pengundian untuk mendapatkan lapak di JPM justu menimbulkan masalah baru,” tuntasnya.