MONITOR, Jakarta – Dugaan pelanggaran kampanye yang dilalukan Sri Mulyani dan Luhut Binsar Pandjaitan saat acara forum internasional pertemuan IMF – World Bank, di Bali, ditindaklanjuti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Dua pejabat negara tersebut dipanggil hari ini, Jumat, 2 November 2018 oleh Bawaslu untuk dimintai keterangan mengenai dugaan pelanggaran kampanye yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon.
“Klarifikasi dugaan kampanye di acara IMF Bali dulu itu,” ujar Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin saat dikonfirmasi wartawan, Jumat, 2 November 2018.
Luhut dan Sri Mulyani diduga berkampanye dalam forum internasional pertemuan IMF – World Bank, di Bali. Luhut mengacungkan salam satu jari di depan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dan Direktur IMF Christine Lagarde.
Adapun Sri Mulyani mengatakan satu jari itu untuk Joko Widodo dan dua jari untuk Prabowo Subianto. Maka kedua tamu internasional itu mengacungkan salam satu jari.
Luhut dan Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu pada 18 Oktober 2018. Warga masyarakat Dahlan Pido yang melaporkan keduanya karena berpose satu jari itu merupakan kampanye. Berpose satu jari, kata Dahlan, mengacu ke salah satu nomor urut pasangan calon presiden. “Dugaan itu kan identitas paslon Jokowi itu kan nomor 1,” kata dia.
Dahlan mengatakan dalam acara penutupan Luhut juga sempat mengoreksi pose jari direktur IMF. Direktur IMF sebelumnya berpose dua jari yang kemudian dikoreksi oleh Luhut Pandjaitan. “Direktur IMF itu kan victory dua jari, dan oleh Luhut dikoreksi bahwa one for Jokowi.”
MONITOR, Nganjuk - Setelah mengunjungi Daerah Irigasi Siman di pagi hari, Menteri Pekerjaan Umum (PU)…
MONITOR, Jakarta - Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil meraih kemenangan gemilang atas Myanmar dengan skor…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan berita dibukanya lowongan kerja Pendamping…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyambut terpilihnya calon pimpinan KPK dan…
MONITOR, Jakarta - Isu kemiskinan dan kelaparan menjadi isu yang sama-sama diserukan oleh Ketua DPR…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta Pemerintah untuk…