MONITOR, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menerima informasi adanya penyediaan dan penggunaan boraks di tempat penggilingan bakso.
Terkait hal itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta Darjamuni mengatakan bakal segera memeriksa industri rumahan penggilingan bakso yang ditengarai DPRD DKI Jakarta melakukan praktek menyimpang.
“Iya (akan cek) kalau sudah masuk (laporan) seperti itu, apalagi yang masuk ke anggota dewan,” kata Darjamuni di ruang rapat Komisi B DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 29 Oktober 2018.
Darjamuni tak mengetahui masih maraknya peredaran boraks di Ibu Kota. Dirinya sendiri mengaku, baru mendengar informasi itu dari anggota dewan dalam rapat hari ini.
Dia berujar tak mengetahui persis titik produksi boraks yang dimaksud anggota dewan. Karena itulah, pemerintah DKI akan mengecek industri rumahan penggilingan bakso di seluruh wilayah Jakarta.
Darjamuni akan mengomunikasikan niatnya ke pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta. “Bahan bakunya yang kami periksa,” ujar dia.
Hari ini Pemerintah DKI rapat bersama Komisi B DPRD DKI membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta meminta pagu anggaran sebesar Rp 9,3 miliar untuk pengawasan keamanan pangan terpadu.
Anggota Komisi B DPRD DKI, Ida Mahmudah, menuturkan hampir semua penggilingan bakso yang berlokasi di dekat pasar tradisional Jakarta menyiapkan boraks. Alasannya untuk dijadikan sebagai penyedap. “Hampir semua penggilingan bakso menyiapkan boraks. Rata-rata penggilingan bakso adanya di dekat pasar,” tutur Ida.
