MONITOR, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mengatakan seluruh fraksi di Komisi V DPR RI tetap akan memperjuangkan usulan penambahan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) di Badan Anggaran DPR RI.
Menurutnya, besaran alokasi anggaran kedua badan tersebut erat kaitannya dengan penguatan mitigasi bencana dan early-warning system. Hal ini diungkapkan Fary usai Rapat Kerja dengan seluruh mitra Komisi V DPR RI terkait pengesahan hasil pembahasan program dan alokasi anggaran kementerian/lembaga dalam RAPBN Tahun Anggaran 2019, yang dilanjutkan pembacaan pandangan mini fraksi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10).
“Dari 10 fraksi, 9 fraksi menyatakan persetujuannya terhadap anggaran mitra kerja dengan catatan bahwa supaya ada penambahan anggaran untuk BMKG dan Basarnas, kecuali Fraksi Partai Gerindra yang dengan tegas menolak anggaran kedua lembaga tersebut,” tegas legislator Partai Gerindra itu.
Fary menuturkan, dalam pandangan mini fraksi, 9 fraksi menyetujui penyesuaian anggaran RKA-K/L TA 2019 sesuai hasil pembahasan Banggar DPR RI bersama pemerintah, dengan catatan ada penambahan alokasi anggaran untuk BMKG dan Basarnas. Terkecuali, Fraksi Partai Gerinda yang tegas menolak anggaran yang diberikan pemerintah, sebab dinilai tidak sesuai dengan fungsi kedua badan yang menyangkut keselamatan nyawa masyarakat.
Fary menambahkan, penambahan alokasi anggaran akan mempengaruhi kinerja kedua badan tersebut, terutama kalibrasi peralatan instrumen BMKG untuk mendapatkan informasi akurat terkait iklim dan cuaca. Senilai Rp 2,6 triliun tapi hanya dipenuhi Rp 1,7 triliun. Sementara, pada tahun 2019, pemerintah hanya mengalokasikan Rp 1,7 triliun.
“Sama juga tidak ada penambahan sama sekali, sementara kalau kita lihat gempa yang terjadi di Sulawesi Tengah dan Lombok ada terobosan terkait dengan mitigasi bencana dan juga perbaikan terhadap peralatan yang ditemukan tidak berfungsi,” jelasnya.
Fary melanjutkan, meskipun pemerintah telah menganggarkan dana cadangan belanja dalam postur RAPBN 2019 sebesar Rp 14,4 triliun untuk penanganan bencana. Namun, pos tersebut dinilai kurang tepat karena yang dibutuhkan adalah untuk mitigasi dan kalibrasi instrument pendeteksi dini.
Anggota DPR RI dapil NTT ini juga berharap, masih ada perubahan pagu anggaran BMKG dan Basarnas sebelum tahapan pengambilan keputusan tingkat di tingkat II dalam Rapat Paripurna. “BMKG menyampaikan bahwa sudah presentasi di Menteri Keuangan, tetapi memang tidak ada tanggapan dari pemerintah, jadi memang dalam kondisi seperti ini DPR harus memberikan dukungan politis,” imbuhnya.
Untuk diketahui, berdasarkan penyesuaian anggaran RKA-K/L TA 2019 sesuai hasil pembahasan Banggar DPR RI bersama pemerintah, BMKG mendapatkan alokasi sebesar Rp 1,7 triliun dan Basarnas Rp 1,9 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum dana Perumahan Rakyat (PUPR) Rp 110 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 41 triliun, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Rp 4,32 triliun dan Bapel-BPWS Rp 218 miliar.
