MONITOR, Samarinda – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tengah mengalami defisit anggaran. Hal ini terus mengusik kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla yang sudah memasuki tahun kelima. Kendati demikian, pemerintah terus mencari jalan keluar agar masalah tersebut teratasi.
Sebagaimana dikatakan Jokowi, saat membuka muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke-30 di Samarinda, Kalimantan Selatan. Jokowi mengatakan, pemerintah saat ini tengah berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi defisit anggaran yang dialami BPJS Kesehatan.
Langkah pertama yang telah dilakukan pemerintah, kata Jokowi, adalah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,9 triliun untuk menutup defisit BPJS Kesehatan.
“Yang kedua nanti kita akan mencari opsi-opsi, Menteri Keuangan juga baru melihat pendanaan yang bisa digunakan untuk BPJS,” ujar Jokowi di Samarinda Convention Center, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (25/10) sore.
Lebih lanjut dikatakan Jokowi, dirinya hingga kini terus mempertimbangkan sejumlah opsi, misalnya efisiensi di tubuh BPJS Kesehatan hingga memperbaiki tata kelolanya. Selain itu, menurut Presiden, BPJS juga dapat mengintensifkan penagihan bagi penunggak iuran yang saat ini dinilai masih kurang optimal.
“Yang masih tekor itu yang non-PBI (penerima bantuan iuran). Penagihan ini harusnya digencarkan, di sini ada tagihan-tagihan yang belum tertagih. Ini harusnya digencarkan yang iuran ini,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
