MONITOR, Bogor – Pengelolaan Pesisir Terpadu di negara berkembang termasuk Indonesia di Era Revolusi Industri Keempat berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada kebutuhan yang tidak dapat dihindari untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa lingkungan yang diwujudkan di daerah pesisir dan lautan untuk memenuhi permintaan manusia yang terus meningkat sementara pada saat yang sama ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk memuaskan permintaan, tanpa terobosan teknologi (inovasi), akan tetap terbatas.
Demikian disampaikan pakar ekonomi kelautan yang juga guru besar IPB, Prof Rokhmin Dahuri saat menyampaikan keynote speech “Integrated Coasatal Management and Nano-Biotechnology for Harmonizing Economic Growth, Wealth Distribution, and Environmental Protection toward Sustainable Coastal and Ocean Development” pada acara The Second International Conference on ICM and Marine Biotechnology dii IPB International Convention Center, Botani Square, Bogor, Selasa (23/10).
“Di sisi lain, sebagai akibat dari industrialisasi yang sembrono dan pembangunan ekonomi, ada banyak daerah pesisir dan laut di negara-negara tersebut termasuk di Indonesia, yang dihadapkan dengan polusi, penangkapan ikan berlebihan, perusakan habitat fisik, dan kerusakan lingkungan lainnya yang telah mencapai tingkat yang mengancam kelestarian ekosistem pesisir dan laut yang mengarah pada pembangunan pesisir dan lautan yang tidak berkelanjutan,” ujarnya.
“Sedihnya, pola industrialisasi dan pembangunan seperti itu juga telah menyebabkan mayoritas nelayan, petani ikan, dan masyarakat pesisir lainnya tetap miskin. Dan, kesenjangan antara kaya dan miskin (ketimpangan pendapatan) di wilayah pesisir ini juga tinggi,” tambahnya.
Rokhmin menegaskan saat ini, sebagian besar masalah seperti polusi, penangkapan ikan berlebihan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kerusakan lingkungan lainnya yang terkait dengan pembangunan ekonomi di Bumi termasuk di zona pesisir adalah hasil dari menempatkan terlalu banyak tekanan pada sumber daya alam yang terbatas, suatu kondisi yang dikenal sebagai melebihi daya dukung.
“Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan akhir dari Pengelolaan Pesisir Terpadu, kita harus mempertahankan dan meningkatkan daya dukung ekosistem pesisir dan lautan, dan secara bersamaan mengelola permintaan dan eksploitasi manusia pada sumber daya pesisir dan lautan agar tidak melebihi daya dukung seperti itu,” tandasnya.
Menurut Rokhmin yang juga mantan menteri kelautan dan perikanan tersebut, penerapan bioteknologi kelautan dan teknologi lainnya milik Era Revolusi Industri Keempat termasuk Kecerdasan Buatan, internet, robotika, dengung, data besar, komputasi awan, material baru, dan nanoteknologi harus dapat membantu mempertahankan dan meningkatkan daya dukung ekosistem pesisir dan lautan.
Ia mengungkapkan jika dari perspektif ekologi dan ekonomi, daya dukung suatu wilayah tertentu termasuk zona pesisir adalah kapasitas wilayah tersebut untuk mendukung kehidupan sejumlah besar populasi manusia dengan kondisi yang sehat dan sejahtera secara berkelanjutan.
“Untuk kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berkelanjutan, manusia membutuhkan kualitas dasar yang cukup dan baik yang terdiri dari makanan, pakaian, perumahan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Dalam dunia pasca-modern dan sangat saling berhubungan, manusia juga membutuhkan transportasi, rekreasi, televisi, telepon seluler, dan kebutuhan sekunder manusia lainnya,” katanya.
Untuk memenuhi semua kebutuhan dasar dan sekunder, seseorang harus memiliki pekerjaan (mata pencaharian), mendapatkan uang untuk membelinya. Secara alami, hampir tidak ada zona pesisir di bumi yang bisa menyediakan semua kebutuhan manusia itu. Sebagai contoh, zona pesisir dengan geomorfologi pantai yang curam dan berbukit-bukit, dan lahan datar yang sempit, seperti sebagian besar Pantai Barat Pulau Sumatera dan Pantai Selatan Pulau Jawa, tidak dapat menghasilkan beras dan jenis tanaman pangan lainnya.
“Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pesisir (komunitas) yang tidak dapat diproduksi dalam zona pesisir tertentu, maka harus diperoleh dari daerah di luar zona pesisir atau bahkan dapat diimpor dari negara lain. Untuk membeli kebutuhan manusia dari luar zona pesisir, perencana dan pengambil keputusan (pemerintah) dari zona pesisir harus memaksimalkan produksi barang (produk) dan layanan yang tersedia secara alami di zona pesisir, atau melalui inovasi teknologi dan manajemen dapat diproduksi di zona pesisir. Tentu saja, untuk membuat kehidupan masyarakat pesisir menjadi sehat dan makmur secara berkelanjutan, pengembangan dan produksi barang dan jasa tersebut harus produktif, efisien, kompetitif, inklusif, dan ramah lingkungan,” jelas Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia itu.
