MONITOR, Jakarta – Sektor kelautan dan perikanan di Indonesia saat ini dinilai masih belum optimal dalam menopang pertumbuhan dan Pembangunan ekonomi Nasional. Hal tersebut menjadi ironis ditengah posisi strategis Indonesia sebagai negara maritim dengan potensi yang dimilikinya.
Menurut Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Prof. Rokhmin Dahuri, posisi sektor kelautan dan perikanan selalu dihadapkan pada kondisi dimana material Besar, namun outputnya rendah. Hal tersebut menurutnya karena inputnya rendah.
“Saleh satu persoalanya adalah terkait financial policy. Alokasi kredit perbankan untuk sektor kelautan dan pelikanan masih sangat kecil, belum lagi bunga yang besar sekitar 12 persen, tertinggi dibanding negara lainnya termasuk ASEAN,” ujarnya saat menjadi pemateri dalam acara bedah buku “Fondasi Negara Maritim” dan “KASAL Kedua dari Pasundan” karya tulis Laksamana TNI AL Ade Supandi di Gedung Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (18/10).
Atas permasalahan tersebut, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu mendorong pemerintah untuk mewujudkan bank maritim sebagai afirmatif policy “Sektor kelautan dan perikanan itu adalah aset yang kita miliki. Jika kita mau dan serius menjadikan sektor ini penolong ekonomi bangsa, kita harus merubah kebijakan finansial mendorong usaha itu,” tegasnya.
Adapun untuk kebijakan pembangunan ekonomi dan IPTEK kelautan Indonesia, Rokhmin mendorong pemeritah agar melakukan Revitalisasi semua sektor dan bisnis (usaha) ekonomi kelautan yang ada sekarang (existing) supaya lebih produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan (sustainable) termasuk pengembangan sektor-sektor dan bisnis ekonomi kelautan baru, seperti: industri bioteknologi kelautan, nanoteknologi, new materials, shale and hydrate gas, fiber optics, offshore aquaculture, deep sea mining, deep sea water industry, dan pemukiman (kota) terapung di laut.
Dalam kesempatan itu, Rokhmin juga mendorong pemerintah dalam upaya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (kemakmuran) baru di wilayah pesisir sepanjang ALKI, pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan dengan pola Klaster Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
“Agar produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, dan sustainable è Semua pembangunan bisnis kelautan harus menerapkan slaka ekonomi, Sistem Manajemen Rantai Pasokan Terpadu, Pengolahan dan pengemasan sumber daya alam untuk produk-produk bernilai tambah, Penerapan teknologi mutakhir (Industri-4.0), dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan,” tandasnya.
