Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dan Calon Wakil Presiden, Sandiaga Uno
MONITOR, Jakarta – Emosi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memuncak setelah mendengar pernyataan calon wakil presiden Sandiaga Uno, bahwa pihaknya mempersulit izin penangkapan ikan di Indramayu.
Susi pun membalas tudingan Sandiaga dan meminta mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu tidak asal bicara dan banyak belajar serta membaca undang-undang perikanan.
“Saya marah, dan ini sudah diingatkan. Jangan bawa ekonomi perikanan ke politik. Politikus jangan asal bicara. Nanti kayak yang operasi plastik, tidak cek dan ricek langsung di-bluff,” kata Susi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu, 17 Oktober 2018.
Susi menjelaskan, kelompok yang disebut nelayan ialah orang-orang yang memiliki kapal berukuran di bawah 10 gross tonase (GT). Pihaknya, sambung Susi, sudah membebaskan nelayan tersebut dari segala perizinan.
Menurutnya, perizinan kapal diberlakukan untuk kapal berukuran 10-30 GT. Kemudian izin tersebut dikeluarkan pemerintah daerah setempat, bukan kementeriannya. Perizinan yang dikeluarkan Kementerian diperuntukkan bagi kapal-kapal besar berukuran di atas 100 GT.
Susi menyayangkan pernyataan Sandiaga mengenai keberpihakan pemerintah pada nelayan. Susi lalu menyebutkan Sandiaga seharusnya banyak melakukan riset sebelum mengeluarkan pernyataan di depan publik.
Sebelumnya pada 10 Oktober 2018 lalu, Sandiaga mengunjungi Indramayu dan bertemu dengan nelayan di tempat pelelangan ikan Karangsong. Di sana, Sandiaga menemui nelayan yang mengeluhkan soal surat perizinan penangkapan ikan.
Para nelayan tersebut, mengeluhkan tidak dapat melaut diakibatkan oleh birokrasi yang rumit. “Prabowo-Sandi tidak akan melupakan jasa nelayan. Proses perizinan ini akan saya pangkas birokrasinya,” ujar Sandiaga.
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti fenomena dirumahkannya Pegawai Pemerintah…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan persiapan yang matang menyusul…
MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…
MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…
MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…