BERITA

Disebut Sandi mempersulit Nelayan, Susi Pudjiastuti meradang

MONITOR, Jakarta – Emosi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memuncak setelah mendengar pernyataan calon wakil presiden Sandiaga Uno, bahwa pihaknya mempersulit izin penangkapan ikan di Indramayu.

Susi pun membalas tudingan Sandiaga dan meminta mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu tidak asal bicara dan banyak belajar serta membaca undang-undang perikanan.

“Saya marah, dan ini sudah diingatkan. Jangan bawa ekonomi perikanan ke politik. Politikus jangan asal bicara. Nanti kayak yang operasi plastik, tidak cek dan ricek langsung di-bluff,” kata Susi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu, 17 Oktober 2018.

Susi menjelaskan, kelompok yang disebut nelayan ialah orang-orang yang memiliki kapal berukuran di bawah 10 gross tonase (GT). Pihaknya, sambung Susi, sudah membebaskan nelayan tersebut dari segala perizinan.

Menurutnya, perizinan kapal diberlakukan untuk kapal berukuran 10-30 GT. Kemudian izin tersebut dikeluarkan pemerintah daerah setempat, bukan kementeriannya. Perizinan yang dikeluarkan Kementerian diperuntukkan bagi kapal-kapal besar berukuran di atas 100 GT.

Susi menyayangkan pernyataan Sandiaga mengenai keberpihakan pemerintah pada nelayan. Susi lalu menyebutkan Sandiaga seharusnya banyak melakukan riset sebelum mengeluarkan pernyataan di depan publik.

Sebelumnya pada 10 Oktober 2018 lalu, Sandiaga mengunjungi Indramayu dan bertemu dengan nelayan di tempat pelelangan ikan Karangsong. Di sana, Sandiaga menemui nelayan yang mengeluhkan soal surat perizinan penangkapan ikan.

Para nelayan tersebut, mengeluhkan tidak dapat melaut diakibatkan oleh birokrasi yang rumit. “Prabowo-Sandi tidak akan melupakan jasa nelayan. Proses perizinan ini akan saya pangkas birokrasinya,” ujar Sandiaga.

Recent Posts

Antisipasi PPPK Dirumahkan Buntut Efisiensi, Legislator Sebut Lebih Baik Hapus Kegiatan Seremonial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti fenomena dirumahkannya Pegawai Pemerintah…

3 jam yang lalu

Gunung Anak Krakatau Aktif, Puan Dorong Kesiapsiagaan Nasional Demi Keselamatan Masyarakat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan persiapan yang matang menyusul…

3 jam yang lalu

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

12 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

13 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

16 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

17 jam yang lalu