MONITOR, Jakarta – Kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang mengeluarkan program hunian DP 0 persen ternyata membuat kalangan wakil rakyat Jakarta pusing tujuh keliling. Pasalnya gara-gara program hunian DP 0 persen ini, semua anggaran belanja langsung di unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengalami penurunan.
“Saya gak habis pikir untuk tahun ini, khususnya di komisi yang saya pimpin semua anggaran belanja langsung mengalami penurunan 10-15 persen,” keluh Ketua Komisi D DPRD Jakarta, Iman Satria, kepada MONITOR disela-sela rapat pembahasan anggaran KUA-PPAS 2019 di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (16/10).
Menurut Iman, seharusnya disaat APBD DKI 2019 diproyeksi mengalami kenaikan sekitar Rp 87 Triliun, anggaran belanja langsung pun ikut naik. Ini yang terjadi malah sebaliknya, dalam KUA-PPAS anggaran APBD DKI mengalami kenaikan belanja langsung malah turun.
Dikatakan Iman, akibat adanya penurunan belanja langsung ini, khususnya di Komisi D, praktis tidak ada lagi pengerjaan fisik seperti pengerjaan jalan layang non tol dan pengerjaan fisik lainnya.
“Dengan adanya penurunan anggaran belanja langsung ini, praktis tidak ada lagi program pembangunan yang signifikan, melainkan hanya program-program biasa seperti perawatan jalan ditingkat RT/RW ataupun kelurahan,” terangnya.
Lantas apa yang menjadi alasan adanya penuruanan belanja langsung ini?
“Yang saya tahu dan pelajari, anggaran APBD sebagian besar habis kesodot untuk membiayai Pembiayaan Modal Daerah (PMD) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” jawabnya.
Iman pun menyebut, PMD terbesar adalah untuk membiayai program DP 0 persen yang nilainya mencapai Rp 5,8 triliun.
