MEGAPOLITAN

PDIP Sebut Program Anies soal Becak Tak Manusiawi

MONITOR, Jakarta – Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta tetap bersikukuh untuk menolak kebijakan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, yang akan melegalkan becak beroperasi di Ibukota. Kader Partai Banteng Moncong Putih ini bahkan menyebut kebijakan Anies tersebut sangat menyesatkan.

Anggota Fraksi PDIP, Merry Hotma, menyebut kebijakan Gubernur Anies untuk melegalkan becak merupakan kebijakan yang menyesatkan. Pasalnya kebijakan ini mengajak seseorang bekerja tanpa ada kepastian hukum.

“Pengadaan becak menyesatkan, karena tak manusiawi. Terlebih kebijakan tersebut mengajak orang bekerja tanpa ada kepastian hukum,” ujar Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bampeperda) DPRD DKI Jakarta itu.

Menurut Merry, PDIP menolak becak di legalkan di Jakarta bukan hanya tak manusiawi, melainkan bertentangan juga dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum. Sebab, keberadaan becak di Jakarta kini sudah dilarang.

“Jadi wajar dong kalau kebijakan Anies ini pro kontra,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, William Yani pun mengatakan, kalau kebijakan Anies melegalkan becak di Jakarta perlu dipertimbangkan kembali. Sebab menurut Yani, sebagian besar warga Jakarta menyatakan tidak setuju jika becak kembali beroperasi di Jakarta. Hal tersebut diketahui saat reses kerja anggota DPRD DKI Jakarta.

“Dalam reses yang saya lakukan, sebanyak 99 persen warga yang dimintai pendapatnya, mengatakan tidak setuju becak beroperasi lagi,” kata William Yani saat Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan di Fraksi PDIP, Gedung DPRD DKI, Senin (15/10).

Dalam kesempatan ini Fraksi PDIP DKI menyoroti 6 program dari Pemprov DKI yang dianggap tidak maksimal. Program tersebut adalah target OK OCE tak terpenuhi, OK Otrip (atau sekarang bernama Jak Lingko) dengan segudang kendala, hingga tidak ada solusi rumah untuk warga miskin (rumah DP Rp 0).

Selanjutnya, sejumlah program yang turut menjadi sorotan adalah naturalisasi sungai, pengoperasian becak kembali yang menuai pro dan kontra hingga evaluasi kinerja pelayanan publik.

Recent Posts

AICIS+ 2026, Mahasiswa Universitas Islam Depok Bawa Perspektif Maqashid Syariah dan Bioetika dalam Perlindungan Lansia dan Disabilitas

MONITOR, CIREBON - Evaluasi bantuan sosial bagi lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas seharusnya tidak…

14 jam yang lalu

UIN Jakarta Masuk THE Interdisciplinary Science Rankings 2027, Perkuat Rekognisi Internasional

MONITOR, Tangerang Selatan – Rekognisi internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus meningkat menyusul masuknya kampus…

15 jam yang lalu

Kemenag & PTKIN Sinergi Petakan Potensi Pesantren dan Pengembangan Prodi Kepesantrenan

MONITOR, Bandung - Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama menjajaki penguatan sinergi dengan Perguruan Tinggi Keagamaan…

2 hari yang lalu

AICIS+ 2026 Ditutup, Wamenag Dorong Redefinisi Pendidikan Islam Tanpa Dikotomi Ilmu

MONITOR, Cirebon - Perhelatan akbar Annual International Conference on Islamic Studies (Aicis+) 2026 resmi ditutup…

2 hari yang lalu

Kolaborasi Kementan-Kemendiktisaintek Hasilkan Total 167 Permohonan Hak PVT

Total permohonan Perlindungan Varietas Tanaman pada 2026 mencapai 167, menjadi momentum memperkuat inovasi benih unggul…

3 hari yang lalu

AICIS+ 2026; Hilirisasi dan Kemitraan Beri Ruang Peneliti Wujudkan Riset Berdampak

MONITOR, Cirebon - Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) menggelar…

3 hari yang lalu