MONITOR, Jakarta – Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta tetap bersikukuh untuk menolak kebijakan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, yang akan melegalkan becak beroperasi di Ibukota. Kader Partai Banteng Moncong Putih ini bahkan menyebut kebijakan Anies tersebut sangat menyesatkan.
Anggota Fraksi PDIP, Merry Hotma, menyebut kebijakan Gubernur Anies untuk melegalkan becak merupakan kebijakan yang menyesatkan. Pasalnya kebijakan ini mengajak seseorang bekerja tanpa ada kepastian hukum.
“Pengadaan becak menyesatkan, karena tak manusiawi. Terlebih kebijakan tersebut mengajak orang bekerja tanpa ada kepastian hukum,” ujar Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bampeperda) DPRD DKI Jakarta itu.
Menurut Merry, PDIP menolak becak di legalkan di Jakarta bukan hanya tak manusiawi, melainkan bertentangan juga dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum. Sebab, keberadaan becak di Jakarta kini sudah dilarang.
“Jadi wajar dong kalau kebijakan Anies ini pro kontra,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, William Yani pun mengatakan, kalau kebijakan Anies melegalkan becak di Jakarta perlu dipertimbangkan kembali. Sebab menurut Yani, sebagian besar warga Jakarta menyatakan tidak setuju jika becak kembali beroperasi di Jakarta. Hal tersebut diketahui saat reses kerja anggota DPRD DKI Jakarta.
“Dalam reses yang saya lakukan, sebanyak 99 persen warga yang dimintai pendapatnya, mengatakan tidak setuju becak beroperasi lagi,” kata William Yani saat Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan di Fraksi PDIP, Gedung DPRD DKI, Senin (15/10).
Dalam kesempatan ini Fraksi PDIP DKI menyoroti 6 program dari Pemprov DKI yang dianggap tidak maksimal. Program tersebut adalah target OK OCE tak terpenuhi, OK Otrip (atau sekarang bernama Jak Lingko) dengan segudang kendala, hingga tidak ada solusi rumah untuk warga miskin (rumah DP Rp 0).
Selanjutnya, sejumlah program yang turut menjadi sorotan adalah naturalisasi sungai, pengoperasian becak kembali yang menuai pro dan kontra hingga evaluasi kinerja pelayanan publik.
