MONITOR, Jakarta – Ketua Umum PPP M. Romahurmuzy menyayangkan sikap Kementerian Perhubungan yang menolak bantuan kemanusiaan dari negara-negara asing untuk para korban bencana di Palu, Sulawesi Tengah. Romy, demikian sapaan akrabnya, mengeluhkan birokrasi pemerintahan yang terlalu kaku di tengah keadaan yang genting.
“Mestinya dalam situasi kedaruratan begini, birokrasi di tingkatan bawah tidak perlu kaku. Koordinasi perlu dipersangatmudahkan, karena menengok situasi penduduk disana dari televisi nasional dalam kondisi sangat membutuhkan, sementara bantuan dari mana-mana masih butuh waktu,” ujar Romy, dalam laman resminya Twitter, Senin (1/10).
Politikus asal Sleman ini meyakini Jokowi pasti terbuka terhadap bantuan yang diberikan para negara sahabat. Romy pun mengingatkan, seharusnya Indonesia mau membuka diri dengan bantuan Tim SAR internasional yang lebih berpengalaman dan memiliki peralatan jauh lebih lengkap.
“Padahal dari pak Jokowi sudah sangat welcome. Golden timenya hanya 3-4 x 24 jam. Yang lebih penting membuka diri atas SAR asing yang berpengalaman, karena ini soal kemampuan dan peralatan teknis,” kata Romy.
Diketahui sebelumnya, Kementerian Perhubungan menolak permintaan pendaratan dari satu penerbangan internasional yang mengantarkan bantuan di Bandara Palu.
“Karena pengalaman saat bencana tsunami Aceh dulu, kami memang batasi penerbangan internasional karena isunya sangat sensitif, padahal kami masih bisa mengatasi segalanya dari dalam negeri,” ujar Direktur Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B. Pramesti di kantornya, Senin (1/10).
