ULASAN

Visa Habis, Habib Rizieq Tak Dideportasi?

MONITOR – Nasib Habib Mohammad Rizieq Shihab di ujung tanduk. Setelah mengalami pencekalan oleh petugas imigrasi Kerajaan Arab Saudi saat hendak bepergian ke Malaysia, kini visa Rizieq dinyatakan sudah habis masa berlakunya. Kabar ini cukup mengejutkan publik, khususnya para pengikut Rizieq di Tanah Air.

KBRI Riyadh menyatakan visa tinggal mantan petinggi eks ormas Front Pembela Islam (FPI) itu telah habis per tanggal 21 Juli 2018. Dubes RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, bahkan mengungkapkan sesungguhnya visa yang digunakan Habib Rizieq telah habis per tanggal 9 Mei 2018, kemudian diperpanjang lagi hingga akhir masa tinggalnya 20 Juli 2018.

“Karena keberadaan MRS sampai hari ini masih berada di KAS, maka sejak tanggal 8 Dzul Qa’dah 1439 H/21 Juli 2018, MRS sudah tidak memiliki izin tinggal di KAS,” kata Agus dalam keterangan persnya, Jumat (28/9).

Karena masa berlakunya habis, ia pun harus memperpanjang visa. Sedangkan untuk mengurusi perpanjangan administrasi visa, Rizieq diharuskan keluar dari kerajaan Arab Saudi. Lantas, mengapa ia tidak dideportasi?

Mendeportasi ekspatriat tidaklah mudah. Kata Agus, apabila pelanggar Imigrasi masih memiliki permasalahan hukum di Arab Saudi, maka ia harus menyelesaikan hukuman yang berlaku terlebih dahulu. Adapun contoh permasalahan yang dialami, biasanya pelanggaran ringan seperti denda lalu lintas, hingga pelanggaran berat seperti perampokan, pembunuhan, ujaran kebencian, terorisme dan lain sebagainya.

“Untuk pelanggaran berat, maka proses deportasi menunggu setelah selesai menjalani hukuman di KAS,” terangnya.

Agus menegaskan, segala hal tindakan yang dialami ekspatriat dari negara manapun oleh pihak Kerajaan Arab Saudi, maka semua tanggungjawabnya merupakan otoritas penuh dari pihak kerajaan Arab Saudi pula. Bahkan, segala hal yang berlaku di wilayah tersebut harus dipatuhi oleh ekspatriat yang tinggal.

“Segala bentuk pelarangan dan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan WN Arab Saudi juga diberlakukan bagi ekspatriat yang berada di Arab Saudi, dan perlakuan terhadap semua ekspatriat di wilayah KAS adalah sama dalam penanganannya yang didasarkan pada hukum yang berlaku di KAS sesuai dengan tingkat pelanggarannya tanpa adanya diskriminasi,” tegas Agus.

Recent Posts

AICIS+ 2026, Mahasiswa Universitas Islam Depok Bawa Perspektif Maqashid Syariah dan Bioetika dalam Perlindungan Lansia dan Disabilitas

MONITOR, CIREBON - Evaluasi bantuan sosial bagi lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas seharusnya tidak…

8 jam yang lalu

UIN Jakarta Masuk THE Interdisciplinary Science Rankings 2027, Perkuat Rekognisi Internasional

MONITOR, Tangerang Selatan – Rekognisi internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus meningkat menyusul masuknya kampus…

9 jam yang lalu

Kemenag & PTKIN Sinergi Petakan Potensi Pesantren dan Pengembangan Prodi Kepesantrenan

MONITOR, Bandung - Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama menjajaki penguatan sinergi dengan Perguruan Tinggi Keagamaan…

1 hari yang lalu

AICIS+ 2026 Ditutup, Wamenag Dorong Redefinisi Pendidikan Islam Tanpa Dikotomi Ilmu

MONITOR, Cirebon - Perhelatan akbar Annual International Conference on Islamic Studies (Aicis+) 2026 resmi ditutup…

1 hari yang lalu

Kolaborasi Kementan-Kemendiktisaintek Hasilkan Total 167 Permohonan Hak PVT

Total permohonan Perlindungan Varietas Tanaman pada 2026 mencapai 167, menjadi momentum memperkuat inovasi benih unggul…

2 hari yang lalu

AICIS+ 2026; Hilirisasi dan Kemitraan Beri Ruang Peneliti Wujudkan Riset Berdampak

MONITOR, Cirebon - Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) menggelar…

2 hari yang lalu