MONITOR, Jakarta – Ketua DPP PDIP Bidang Kemaritiman, Prof Rokhmin Dahuri mendorong pemerintah untuk fokus memanfaatkan empat potensi sektor kelautan dan perikanan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, mensejahterakan masyarakat terutama pesisir dan pedesaan, serta memacu nilai ekspor.
Dalam paparannya pada acara Focus Group Discuasion “Akselarasi Industri 4.0 berbasis Produk Kelautan dan Perikanan Indonesia” di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (27/9/2018), Guru Besar Fakuktas Perikanan dan Kelautan IPB itu mengatakan empat sektor yang harus dilakukan pemerintah pertama adalah perikanan budidaya.
“Saya ambil contoh udang saja. Bayangkan, dengan modal 100 juta, keuntungan dari budidaya udang bisa mencapai 46 juta dalam kurun waktu 4 bulan atau sekitar 4,5 juta/bulan. Ini sudah melebihi dari UMR tertinggi kita di DKI Jakarta,” katanya.
Sektor perikanan budidaya memiliki potensi besar dan strategis karena banyak menyerap tenaga kerja serta banyak varian produk yang dimiliki Indonesia yang bisa dikembangkan seperti soka, kerapu, rumput laut, dan lain-lain.
“Rumput laut lebih dahsyat lagi. Dengan modal 20 juta bisa menghasilkan 4 juta/bulan. Penyerapannya juga gampang karena pembelinya sudah ada seperti dari Swalow Grup (Perusahaan Agaragar-red),” tambahnya.
Prof Rokhmin melanjutkan, sektor kedua yang harus dimanfaatkan secara maksimal adalah perikanan tangkap dalam hal ini pemerintah harus memberi kemudahan perizinan usaha di sektor tersebut termasuk mendirikan unit usaha atau koperasi untuk menerima dan menampung hasil tangkapan nelayan. Hal tersebut dinilai penting karena sekaligus memotong panjangnya matarantai diatribusi yang membuat harga ikan menjadi mahal di pasaran.
“Soal perizinan dan aturan pemerintah prinsipnya saya kira kita sepakat illegal fishing harus diberantas, kedaulatan negara harus ditegakkan tapi bukan berarti masyarakat tidak boleh atau dipersulit berusaha di sektor perikanan tangkap ini,” tegas Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia itu.
Ketiga, PDIP ungkap Rokhmin Dahuri mendorong pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian untuk mengoptimalkan Industri Pengolahan. “Dalam industri ini, masyarakat lokal bisa diberdayakan. Diberi pendidikan dan latihan terus menerus misalkan dalam pengemasan produk agar memberi nilai tambah secara ekonomi,” tandasnya.
Sedangkan sektor keempat yang harus dilakukan pemerintah adalah menggenjot pemanfaatan potensi pariwisata bahari di Indonesia. Saat ini, PDIP melihat pemerintah melalui Menteri Pariwisata telah banyak melakukan berbagai hal mendorong dan mempromosikan pariwisata bahari di Indonesia.
“Hanya saja saat ini kecuali Bali, masih banyak pariwisata bahari kita yang kalah dari luar padahal potensinya besar sekali. Ini yang sama-sama perlu kita dorong,” pungkas Duta Besar Kehormatan Jeju Island, Korea Selatan tersebut.
Sementara itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP terus berupaya mempertajam ideologi pancasila yang dibumikan melalui visi Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
“Karena itulah tim dari Pak Rokhmin Dahuri (Ketua bidang kelautan dan perikanan) telah melakukan berbagai kajian menggerakan ekonomi rakyat di sektor kelautan, budidaya laut sebagaimana dipaparkan tadi untuk bagaimana budi daya udang seluas satu hektare modal 100 juta,” kata Hasto.
Hasto menegaskan, poros maritim dunia harus dibumikan dan menjadi komitmen politik PDIP. Dalam hal ini, poros maritim dunia yang diperjuangkan PDIP akan dimasukkan dalam program nawacita jilid II pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin.
