MONITOR, Jakarta – Polemik pengganti Wakil Gubernur DKI Jakarta hingga kini belum usai. Kedua kubu, Gerindra dan PKS, masih tidak sepakat menyorongkan siapa yang pantas menjadi orang kedua di DKI Jakarta.
Padahal, banyak masalah dan persoalan di DKI Jakarta yang harus cepat diselesaikan. Dengan belum adanya Wagub, dapat dipastikan, pengelolaan pemerintahan di DKI Jakarta pincang sebelah.
Menanggapi itu, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andi Anggana, menilai berlarutnya pencarian calon pengganti Wagub DKI dapat mengorbankan kepentingan warga. Kebijakan yang seharusnya cepat ditangani, kata Andi, menjadi terhambat karena fokus pejabat legislatif dan eksekutif terpecah.
“Ini merugikan publik. Perhatian pejabat daerah, khususnya eksekutif dan legislatif jadinya kursi Wagub. Padahal banyak persoalan yang belum beres di Jakarta,” tuturnya.
Juru bicara PSI DKI Jakarta ini juga mengomentari adanya nama dari salah satu partai yang menyorongkan mantan napi korupsi untuk Wagub DKI. Menurutnya, sangat bertolak belakang, di saat semua pihak menginginkan legislatif dan eksekutif bersih, tapi ada partai yang mendorong mantan napi korupsi untuk jadi pejabat publik.
“Logika pemberantasan korupsinya dimana? Kita semua berjuang anti korupsi, lah ini, sudah pernah ketahuan dan di hukum, kok ya diperjuangin jadi Wagub. Kapan Indonesia bersih dari korupsi dong?” ujarnya mengkritik.
Meski secara UU, mantan napi korupsi yang tidak dijerat 5 tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Namun secara etis dan ghirah anti korupsi, kata Caleg DPRD DKI Jakarta ini, mendorong napi bekas koruptor menodai semangat anti korupsi di Indonesia.
“Moralitas publik seperti terinjak-injak. Masih banyak putra putri terbaik bangsa. Masa kita memilih pejabat publik yang bekas menjahati publik sendiri, logikanya dimana?” imbuhnya.
Alumnus FISIP UIN Jakarta ini mendesak agar DPRD DKI Jakarta dan pihak lainnya menolak mantan napi korupsi diangkat jadi Wagub DKI Jakarta. “Ini bukan like dan dislike. Ini murni ingin menjaga marwah pejabat eksekutif di Ibukota Indonesia ini bersih dari hal yang berbau korupsi,” katanya.
Menurutnya, persoalan ini harus menjadi perhatian publik luas dengan intensitas tinggi agar ke depan para pejabat publik di seluruh Indonesia bersih sedari awal hingga akhir masa jabatannya.
