KESEHATAN

Kementan Berkomitmen Dukung Program Penurunan Stunting

MONITOR, Jakarta – Lembaga kesehatan dunia (WHO) menetapkan batas toleransi stunting (bertubuh pendek) maksimal 20 persen atau seperlima dari jumlah keseluruhan balita. Sementara, di Indonesia tercatat 7,8 juta dari 23 juta balita adalah penderita stunting atau sekitar 35,6 persen. Sebanyak 18,5 persen kategori sangat pendek dan 17,1 persen kategori pendek.

Untuk menurunkan tingginya angka sunting di Indonesia, beberapa lembaga pemerintah dan kementerian turut berperan aktif. Salah satu kementerian yang terlibat yaitu Kementerian Pertanian.

“Kementerian Pertanian berkomitmen dan mendukung upaya pemerintah dalam penurunan stunting, utamanya dalam penyediaan pangan yang cukup dan beragam bagi masyarakat,” demikian dikatakan Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi dalam paparannya sebagai salah satu keynote speaker pertemuan Sosialisasi Germas dan Pemantauan Terpadu RAD-PG Tahun 2018 Regional Timur Tengah yang diselenggarakan Bappenas, Jum’at (21/9) di Sanur Bali.

Lebih lanjut disampaikan Agung bahwa, upaya- upaya lain yang telah dilakukan Kementerian Pertanian adalah mendekatkan akses masyarakat terhadap pangan, penyediaan infrastruktur produksi pangan, menjaga stabilisasi pasokan dan harga serta mendeteksi dini daerah rentan rawan pangan dan stunting.

“Data menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat Indonesia masih rendah terhadap protein hewani dan sayur2an. Untuk itu Badan Ketahanan Pangan telah melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dalam menyediakan pangan dan gizi bagi keluarganya dengan memanfaatkan lahan pekarangan melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL),” jelas Agung.

Sejak tahun 2010 hingga kini, BKP telah mengembangkan KRPL di 18.000 desa, pada hampir 500 kabupaten dan 34 provinsi.

Pada tahun 2018 ini dikembangkan lagi 2300 KRPL, 1000 diantaranya dilaksanakan di desa stunting, dan tahun 2019 direncanakan akan dilaksanakan di 1600 desa stunting pada 160 kabupaten 34 provinsi.

Pada bagian lain Agung juga mengingatkan, seperti halnya beberapa negara lain di Asia Pasifik, Indonesia saat ini sedang menghadapi _triple burden of malnutrition_ (tiga permasalahan gizi) yaitu balita pendek (stunting), balita kurus (wasting) dan gizi lebih/kegemukan (obesitas).

“Masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh salah satu Kementerian saja, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama kementerian terkait,” pungkas Agung.

Recent Posts

Kemenag Siapkan Program Pesantren Ramah Lingkungan

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama tahun ini menyiapkan program pesantren ramah lingkungan. Terobosan ini menjadi…

6 jam yang lalu

Partai Gelora: Indonesia Bisa Berselancar Dalam Kebijakan Tarif Dagang Trump

MONITOR, Jakarta - Dalam perdagangan internasional dan geoekonomi, setiap negara biasanya fokus pada kepentingan nasionalnya…

6 jam yang lalu

Dukungan Pertachem Dalam Hilirisasi Industri Strategis Nasional Menuju Swasembada Energi

MONITOR, Jakarta - Sebagai bagian dari komitmen nasional menuju swasembada energi dan penguatan industri hilir…

7 jam yang lalu

Presiden Jokowi dan Prabowo Komitmen Tinggi Bersama Wapresnya Berantas Korupsi dan Mafia Pangan

MONITOR, Jakarta - Menanggapi beredarnya potongan video pidato Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat menghadiri…

13 jam yang lalu

Junction Palembang Akan Dioperasikan dan Ditetapkan Tarif Pada 21 April 2025

MONITOR, Sumsel - PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) akan memberlakukan tarif pada Jalan Tol…

15 jam yang lalu

Kolaborasi TNI dan Mahasiswa, Bersama Bangun Masa Depan Bangsa

MONITOR, Jakarta - Perkembangan lingkungan strategis dan dinamika ancaman yang semakin kompleks, menuntut Kerjasama antara…

17 jam yang lalu