MEGAPOLITAN

Lulung Minta KPK Pelototi Proses Pemilihan Wagub DKI

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPRD Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI yang dilakukan oleh para wakil rakyat Jakarta.

Pernyataan Lulung ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, Lulung khawatir akan ada proses transaksi pragmatis untuk meloloskan salah satu calon.

“Sangat bahaya kalau proses transaksi pragmatis tersebut terjadi. Akibatnya calon yang terpilih menjadi Wagub nantinya tak bisa maksimal bekerja sebagai Wagub,” terang Lulung kepada MONITOR, di Gedung DPRD Jakarta, Sabtu, (21/9).

Oleh karenanya, sambung Lulung, dirinya meminta KPK agar jangan lengah untuk mengawasi proses pemilihan Wagub tersebut.

“Saya yakin kalau proses pemilihan Wagub ini berjalan tanpa ada traskasi pragmatis, maka sosok Wagub yang terpilih nantinya akan benar-benar bekerja untuk kepentingan warga Jakarta dan pembangunan Jakarta yang lebih baik,” pungkasnya.

Recent Posts

Kemenag Jelaskan Tentang Solusi Masalah Pergerakan Jemaah dari Muzdalifah ke Mina

MONITOR, Jakarta - Pemberangkatan jemaah haji Indonesia dari Muzdalifah ke Mina mengalami keterlambatan dari target…

3 jam yang lalu

Milad ke-68 UIN Jakarta, Meneguhkan Jati Diri, Menatap Masa Depan Global

MONITOR, Jakarta - Tanggal 1 Juni 2025 menandai peristiwa penting bagi Universitas Islam Negeri (UIN)…

6 jam yang lalu

Dirut Jasa Marga Ingatkan Masyarakat Manfaatkan Diskon Tarif Tol di 10 Ruas Tol Strategis Jasa Marga

MONITOR, Jakarta - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Rivan Achmad Purwantono mengingatkan masyarakat…

10 jam yang lalu

Prof Rokhmin: Selamatkan Raja Ampat dari Kerusakan oleh Pertambangan Nikel

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI fraksi PDI Perjuangan Prof Rokhmin Dahuri angkat…

13 jam yang lalu

Kemenperin Dukung Transformasi Industri Bahan Kimia Khusus

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan industri bahan kimia khusus agar dapat mendukung…

13 jam yang lalu

Pemda Boleh Rapat di Hotel, DPR: Butuh Pedoman, Agar Tidak Kebablasan

MONITOR, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri memberi lampu hijau bagi daerah untuk menggelar kegiatan di…

14 jam yang lalu