Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik (foto: tribunnews)
MONITOR, Jakarta – Pernyataan Presiden PKS Sohibul Imam yang menyebutkan jatah kursi Wakil Gubernur DKI merupakan milik PKS membuat geram Ketua DPD Gerindra Jakarta M Taufik. Menurutnya, PKS tidak boleh asal klaim.
“Saya gak tahu tuh ada kesepakatan seperti itu. PKS jangan asal klaim lah,”ujar Taufik di Gedung DPRD, Rabu, (19/9).
Menurut Taufik, mengacu pada aturan, jatah kursi Wagub DKI itu adalah milik partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
“Nah, partai pengusung itu Gerindra dan PKS. Jelas kan !,”tandas Taufik.
Seolah menantang PKS, Taufik pun mengatakan untuk mencari figur yang tepat menjadi Wagub DKI menggantikan Sandiaga Uno, baik PKS maupun Gerindra menyerahkan pemilihannya ke DPRD saja.
“Supaya gak ribet dan tak saling klaim, Gerindra kirim satu nama, PKS pun kirim satu nama. Kita serahkan lah ke DPRD untuk memilih,” tegasnya.
Taufik pun mengatakan, kalau pengajuan nama calon Wagub DKI, dilakukan oleh masing-masing Dewan Pimpinan Daerah (DPD) kedua partai. Baginya untuk partai Gerindra DKI Jakarta sudah sepakat mengusulkan namanya berdasarkan hasil rapat pimpinan partai.
Bahkan Taufik mengaku, keputusan DPD Gerindra itu telah disampaikan kepada Prabowo Subianto.
“Insya Allah sudah, dan senyum-senyum saja (Prabowo),” ungkapnya.
Ia menjelaskan, hasil keputusan pengusulan dirinya sebagai calon wagub pengganti Sandiaga juga bakal diperluas melalui Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) dari tingkat DPD hingga tingkat DPC se-Jakarta.
Rencanya acara tersebut bakal digelar pada hari Jumat di hotel Grand Alia Cikini.
Taufik berpendapat bahwa hal ini adalah mekanisme pengambilan keputusan yang ada di Partai Gerindra.
“Hari Jumat mau saya perluas saya undang semua DPC, kami buat rapim diperluas, undang semua DPC hari Jumat siang,” kata Taufik.
MONITOR, Jakarta — Menteri Agama Nasaruddin Umar memimpin doa dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang…
MONITOR, Tangerang - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bergerak cepat memastikan hak dan pelindungan 33…
MONITOR, Bekasi — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan talenta muda agar mampu mengembangkan gagasan dan inovasi…
MONITOR, Jakarta — Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) menilai 17 operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan…
MONITOR, Musi Banyuasin – Kementerian Koperasi Republik Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan…
MONITOR, Banjarmasin - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memeriksa PT TAS terkait dugaan pelanggaran penyelenggaraan perjalanan…