Pemilu 2019 dan Kepemimpinan yang Berintegritas

Oleh: Hermansyah Kahir*

Perhelatan akbar pemilihan presiden 2019 kurang lebih tinggal tujuh bulan lagi. Namun, jauh-jauh hari perang antarpendukung masing-masing calon sudah dimulai dan hingga kini menunjukkan atmosfer yang kian memanas. Harapan kita semua Pilpres 2019 harus berjalan damai dengan mengedepankan adu ide, gagasan, dan prestasi sehingga publik dapat tercerahkan dan mengetahui program apa saja yang bermanfaat untuk kepentingan rakyat dan bangsa.

Mengingat posisi presiden atau kepala daerah sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka rakyat dituntut dapat memilih pemimpin yang benar-benar berintegritas dan pro terhadap kepentingan rakyat. Bukan kepentingan pribadi dan partainya yang seringkali menjerumuskan para pemimpin di negeri ini ke dalam kasus korupsi.

Hingga saat ini, terdapat 98 kepala daerah yang sudah diproses oleh KPK dalam 109 perkara korupsi dan pencucian uang. Sejak Januari hingga pertengahan Juli 2018, 19 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 di antaranya berawal dari operasi tangkap tangan (Kompas.com, 19/7/2018).

Krisis Keteladanan

Mencari pemimpin memang bukan perkara  mudah. Terlebih pemimpin yang mampu mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Di era media sosial rakyat harus selektif menilai watak calon peimpin yang akan dipilihnya. Watak pemimpin yang berintegritas tentu tak cukup diukur dari jumlah kemunculannya di berbagai media. Apalagi berbagai postingan di media sosial tidak sedikit yang mengandung kebohongan (hoax) dan fitnah. Oleh karena itu, jangan sampai tertipu kemasan politik yang dipenuhi keindahan tapi realitasnya penuh dengan kebohongan.

Rakyat mesti sadar bahwa memilih pemimpin bukanlah persoalan sepele karena akan menetukan arah pembangunan bangsa di masa mendatang. Jangan memilih pemimpin yang bermental korup dan tidak memiliki integritas tinggi. Data yang penulis sebutkan di atas terkait korupsi kepala daerah telah membuka pikiran kita bahwa negeri ini telah mengalami krisis keteladanan.

Syafi’i Antonio dalam The Super Leader Super Manager (2017), mengungkapkan salah satu krisis terbesar dunia saat ini adalah krisis keteladanan. Akibat yang ditimbulkan krisis ini jauh lebih dahsyat dari krisis energi, kesehatan, pangan, transportasi dan air. Hal ini karena absennya pemimpin yang visioner, kompeten dan memiliki integritas yang tinggi.
Keteladanan pemimpin saat ini menjadi suatu hal yang langka dan sulit kita temukan. Pemimpin harus memprioritaskan kepentingan rakyat kecil dibandingkan kepentingan lainnya, termasuk kepentingan pribadi maupun kepentingan partainya. Krisis moral dan keteladanan telah menggerogoti kinerja pemimpin yang lambat laun akan mengurangi kepercayaan publik terutama generasi milenial.

Dalam konteks politik, moralitas pemimpin memiliki kedudukan yang sangat penting karena hal ini menjadi ukuran untuk menilai apakah ia pantas atau tidak memimpin Indonesia. Dengan moralitas yang dimilikinya, seorang pemimpin akan mampu bertindak dan membuat kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat.

Dalam soal keteladanan, kita dapat berkaca pada kepemimpinan Rasulullah SAW. Ada empat prinsip kepemimpinan beliau yang dapat diteladani. Pertama, shiddiq (kejujuran) di mana seluruh tindakan maupun perkataan yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin harus berdasarkan fakta. Kedua, amanah (kepercayaan) artinya dengan menjadi pribadi yang selalu bertindak jujur maka akan timbul rasa percaya masyarakat terhadap kepemimpinannya. Ketiga, tabligh (komunikatif)—yaitu selalu menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada masyarakat. Tidak menyembunyikan informasi yang benar apalagi untuk kepentingan umat dan agama. Keempat, fathonah (cerdas) artinya memiliki emosi yang stabil, berwibawa, bijaksana dan mengetahui dengan jelas akar dari persoalan yang dihadapi serta tindakan apa yang akan diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

Sudah sepatutnya seorang pemimpin itu harus bisa menjadi teladan bagi rakyatnya. Pemimpin yang berintegritas dapat memenuhi semua janji kampanyenya yang bermuara pada kemajuan bangsa dan negara. Kemajuan dan kemunduran suatu negara bergantung pada  kualitas pemimpinnya. Jika pemimpin itu adil, kreatif, dan bertanggung jawab kepada amanah yang diembannya, maka negara dan masyarakatnya pun akan merasakan keamaman dan perdamaian.

Dengan demikian, masih cukup waktu untuk menentukan pilihan pada Pilpres 2019 nanti. Pilihlah pemimpin yang bisa membawa peruabahan. Sebagai bangsa yang majemuk—yang terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, bahasa, maka Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang dapat memersatukan segala bentuk perbedaan dalam bingkai ke-Indonesiaan. Semoga Pilpres 2019 mendatang menjadi gelaran pemilu yang aman, damai, dan mampu melahirkan pemimpin yang berintegritas sehingga bangsa ini bisa keluar dari segala persoalan.

*Penulis adalah founder Yamuri