MONITOR – Opsi debat berbahasa Inggris mengusik kubu Jokowi. Wacana yang digulirkan kubu oposisi ini sebelumnya pernah ramai di Pilpres 2014 silam. Saat itu, beberapa pendukung Prabowo-Hatta Rajasa ingin menegaskan sosok Presiden Indonesia harus cakap berbahasa Inggris untuk modal menguasai forum-forum internasional.
Kini, usulan debat bahasa Inggris kembali mencuat. Adalah Ketua DPP PAN, Yandri Susanto dari kubu Prabowo-Sandi yang menyarankan KPU agar memberikan ruang debat menggunakan bahasa Inggris sekaligus untuk menimbang kemampuan komunikasi para kandidat capres-cawapres yang diusung di kancah internasional. Selain itu, ada juga usulan agar durasi waktu debat capres cawapres diperpanjang lagi, mengingat visi misi kandidat perlu dipaparkan secara detail agar khalayak paham.
Yandri menegaskan, pemimpin Indonesia akan banyak bergaul dengan pemimpin dunia lainnya. Untuk itu, pemimpin harus luwes dan terampil menguasai bahasa asing tanpa terus bergantung pada penerjemah. Argumen ini pun dikuatkan Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon. Ia menganggap sesi debat bahasa Inggris menunjukkan adanya kemajuan dari segi kualitas pilpres.
“Karena presiden bergaul di dunia internasional, supaya tidak ada kesalahan komunikasi dan salah tafsir dari lawan bicara, ya memang penting juga calon presiden matang dalam menguasai bahasa luar dari bahasa Indonesia itu,” kata Fadli Zon.
Namun, dibalik munculnya ide tersebut, pendukung Prabowo-Sandi dituding seolah ingin mempertanyakan kualitas bahasa Inggris calon petahana. Maklum saja, dalam beberapa forum internasional, Jokowi kerap berpidato bahasa Inggris menggunakan teks dan selalu didampingi seorang penerjemah ketika berkunjung ke beberapa negara.
Fadli Zon bahkan ‘memuji’ kepiawaian Jokowi yang disebut-sebut memiliki hobi pidato berbahasa Inggris. Entah ia berniat nyinyir atau tidak, namun itu dijadikannya sebagai umpan. Politikus Gerindra ini meyakini Jokowi dan Ma’ruf Amin akan menyambut usulan tersebut.
“Walaupun Pak Jokowi seperti saya bilang hobi kan pidato pakai Bahasa Inggris,” ucap Fadli getir.
Pakai Bahasa Arab dan Baca Al-Qur’an
Gayung bersambut, usulan debat capres-cawapres berbahasa Inggris ini direspon kubu Jokowi. Sebagian besar elit parpol pendukung Jokowi menolak mentah usulan tersebut. Bahkan ada yang menganggap ide tersebut konyol dan aneh.
Sekjen DPP PPP, Asrul Sani mengingatkan bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilu sudah mengatur format dan regulasi debat dengan baik. Ia pun sangat keberatan dengan wacana yang digulirkan kubu oposisi.
Nyinyiran Fadli Zon bahkan dibalas Arsul dengan pernyataan yang tak kalah menohok. Jika ada yang usil, kemungkinan akan ada pihak-pihak yang memunculkan wacana debat bahasa Arab atau membaca Qur’an.
“Kalau aneh-aneh, nanti memunculkan usul debat bahasa Arab atau tulisan baca Qur’an,” ujar Asrul dengan ketus.
Hal senada dilontarkan Ketua DPP Partai Golkar, TB Ace Syadzili. Ace menyayangkan jika opsi tersebut akan diteruskan ke telinga KPU. Baginya, debat capres-cawapres bukanlah ajang kompetisi untuk menunjukkan kepiawaian calon berbahasa asing, seperti halnya lomba pidato Bahasa Inggris.
“Debat capres -cawapres bukan seperti lomba bahasa inggris untuk unjuk gigi bahasa,” ujar Ace, seperti dilansir dari CNNIndonesia.com.
Tanggapan KPU
Hingga kini, pihak KPU belum berencana mengubah format debat. Meski demikian, Komisioner KPU Pramono Ubaid mengaku pihaknya sangat terbuka menerima masukan dari pihak manapun demi proses pemilu yang lebih bagus.
Pramono menjelaskan, sejauh ini format debat capres-cawapres yang dipakai secara umum telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengadilan Pemilu, pasal 48, 49, dan 50.
Pada pasal 48 misalnya, kata Pram, bakal calon akan dilaksanakan KPU sebanyak 5 (lima) kali pada masa kampanye. “Untuk rinciannya, dua kali untuk calon Presiden, satu kali untuk calon Wakil Presiden, dan dua kali untuk calon Presiden dan pasangan Wakil Presiden,” katanya.
Selain itu, Pramono menegaskan debat capres cawapres akan disiarkan langsung oleh media elektronik melalui lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta.
