Sponsored

Kehadiran LPDB Masih Dibutuhkan Koperasi

MONITOR, Bandung – Mendengar nama Pasar Cicadas, bayangan kita akan langsung tertuju aksi sangar para preman dan sikap intimidatif yang dilakukan rentenir.

Bayangan kelam itu tidak terlalu berlebihan, karena Pasar Cicadas yang berada di Jalan Cikutra, Cicadas, Bandung, memang identik dengan ulah para preman dan rentenir.

Sebagian besar pedagang juga mengakui, kedua “sampah masyarakat” itu sudah mengakar dan menjadi bagian dari aliran darah yang menggerakkan jalannya roda perekonomian di pasar itu.

“Betul. Di sini memang gudangnya preman dan rentenir. Sampai sekarang. Tapi mereka tidak lagi jahat, mereka sudah pensiun,” kata Bendahara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Mandiri, Sudarman (73), yang didampingi Sekretaris Tati Mulyati saat ditemui di Pasar Cicadas.

Justru dengan adanya preman dan rentenir ini, diakui Sudarman, akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya koperasi yang dikelolanya. “Banyak pertentangan dan persinggungan di sini. Tapi itu hanya bulan-bulan pertama pembentukan koperasi di tahun 2004 lalu,” katanya.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Mandiri

Dengan gaya preman dan gaya rentenir juga, Sudarman melakukan pendekatan kepada mereka. Akhirnya terbentuklah koperasi dan anggotanya para pedagang dan para preman serta rentenir.

Dengan modal seadanya, koperasi ini bisa hidup dan berjalan. Bahkan bisa memutar dana hingga ratusan juta. Saat ini, dengan anggota sekitar 600 orang, koperasi bisa mengumpulkan aset lebih dari Rp 4 miliar.

Sudarman mengakui, tanpa adanya pinjaman berbunga rendah dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM), pihaknya akan kesulitan mencari talangan dana. Apalagi saat menjelang ramadhan. Karena biasanya pedagang mengambil uang tabungan dan meminjam lebih banyak dari biasanya untuk kebutuhan modal usaha.

Pada pinjaman pertama, KSP Sejahtera Mandiri mendapat Rp 125 juta. Pinjaman itu berhasil dikembalikan sesuai waktu yang ditentukan. Selanjutnya, koperasi mengajukan pinjaman kedua sebesar Rp 350 juta, namun hanya disetujui Rp 150 juta. “Itu kami kembalikan lebih cepat dari waktu yang ditentukannya,” katanya.

Sebagai koperasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pedagang, Sudarman mengakui jika kebutuhan saat ini semakin tinggi. Dengan perputaran dana yang dimiliki koperasi, memang akan bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota. Namun itu akan memerlukan waktu yang lama.

Karena itu, pihaknya berharap agar LPDB bisa memberikan pinjaman lebih besar lagi kepada koperasinya. “Kami ingin menjadi koperasi mandiri dengan modal yang kami miliki sendiri. Namun itu tidak gampang dan kami tetap butuh bantuan dari pihak ketiga yang memiliki bungan rendah dan itu hanya dari LPDB,” katanya.

Ia juga meminta, LPDB bisa memberikan kemudahan dan mempercepat proses pencarian pinjaman bagi koperasi yang telah memiliki catatan baik di mata LPDB. “Kami yang telah dua kali meminjam dan mengembalikan dengan cepat, seharusnya bisa dipercepat juga pencarian untuk pinjaman berikutnya,” katanya.

Recent Posts

Kementerian PU Bangun Saluran Irigasi Semantok Kiri

MONITOR, Nganjuk - Setelah mengunjungi Daerah Irigasi Siman di pagi hari, Menteri Pekerjaan Umum (PU)…

4 jam yang lalu

Timnas Futsal Putri Raih Posisi Ketiga di Ajang Bergengsi Kawasan Asia Tenggara

MONITOR, Jakarta - Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil meraih kemenangan gemilang atas Myanmar dengan skor…

4 jam yang lalu

Kemendes Pastikan Info Rekrutmen PLD 2024-2025 di Medsos Hoaks

MONITOR, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan berita dibukanya lowongan kerja Pendamping…

5 jam yang lalu

Adies Kadir Sebut Pimpinan KPK Terpilih Berdasarkan Pengalaman Penegakan Hukum

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyambut terpilihnya calon pimpinan KPK dan…

5 jam yang lalu

Kesamaan Pesan Puan dan Prabowo di Forum G20 Jadi Orkestrasi Komitmen RI Perangi Kelaparan

MONITOR, Jakarta - Isu kemiskinan dan kelaparan menjadi isu yang sama-sama diserukan oleh Ketua DPR…

5 jam yang lalu

Komisi VII DPR Soroti Digitalisasi Hingga Harga Transportasi ke Tempat Wisata

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta Pemerintah untuk…

6 jam yang lalu