Hastag gerakan #2019GantiPresiden dan #Jokowi2Periode menghiasi lini media sosial (dok:Nusantara news)
MONITOR, Jakarta – Musim kampanye Pilpres 2019 masih menunggu waktu. Kendati demikian, masyarakat yang tergabung dalam simpatisan atau pendukung paslon capres cawapres 2019 mulai saling bersilat lidah.
Terbukti, di tahun 2018 ini, sejumlah tagar menghiasi lini media sosial. Ada yang memunculkan gerakan #2019GantiPresiden, adapula yang mencetuskan #Jokowi2Periode.
Meski sebatas slogan ajakan, namun gerakan ini telah memicu gesekan di tengah masyarakat. Alhasil, Presiden Jokowi pun meminta jajaran Polri dan TNI untuk turun tangan meredam gejolak yang terjadi di tengah masyarakat.
Alih-alih menjadi solusi, kebijakan Jokowi itu justru menimbulkan pro kontra dari masyarakat luas. Banyak yang khawatir, kebijakan ini akan mengaktifkan kembali dwifungsi TNI/Polri sebagaimana yang terjadi di era orde baru.
Terkait perang tagar ini, Wakil Ketua Umum Zainut Tauhid Sa’adi pun turut angkat bicara. Zainut merasa prihatin menyaksikan gejolak perpecahan bangsa dengan menguatnya kepentingan politik yang bernuansa ideologis.
“Kondisi seperti ini tidak sehat dan dapat mengancam keutuhan bangsa,” ujar Zainut kepada MONITOR, Selasa (4/9/2018).
Zainut mengakui, perang opini, gagasan dan ide di media sosial merupakan hak setiap individu dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Akan tetapi, perang tagar semakin menguat dan menimbulkan suhu politik semakin panas.
“Kami menilai bahwa perang tagar antara #2019GantiPresiden dengan #Jokowi2Periode yang dilakukan oleh sejumlah orang memang tidak melanggar aturan dalam pemilu,” kata politikus PPP ini.
Bahkan ia menilai, perang tagar sangat tidak elok dan tidak produktif untuk dilakukan para elemen masyarakat karena belum memasuki masa kampanye.
“Namun menurut hemat kami, hal tersebut tidak perlu dilakukan karena selain belum memasuki masa kampanye, tidak elok, juga tidak produktif di tengah suasana suhu politik yang semakin memanas dapat berpotensi menimbulkan konflik,” tambahnya.
Zainut pun berpesan, agar masyarakat terutama para pendukung paslon hendaknya menahan diri agar tidak saling mengeluarkan hal-hal provokatif yang memunculkan banyak mudharatnya.
“Kami menilai mudharatnya (perang tagar) lebih banyak dari pada manfaatnya,” tegasnya.
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama tahun ini menyiapkan program pesantren ramah lingkungan. Terobosan ini menjadi…
MONITOR, Jakarta - Dalam perdagangan internasional dan geoekonomi, setiap negara biasanya fokus pada kepentingan nasionalnya…
MONITOR, Jakarta - Sebagai bagian dari komitmen nasional menuju swasembada energi dan penguatan industri hilir…
MONITOR, Jakarta - Menanggapi beredarnya potongan video pidato Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat menghadiri…
MONITOR, Sumsel - PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) akan memberlakukan tarif pada Jalan Tol…
MONITOR, Jakarta - Perkembangan lingkungan strategis dan dinamika ancaman yang semakin kompleks, menuntut Kerjasama antara…