VIRAL

Perang Tagar di Mata MUI

MONITOR, Jakarta – Musim kampanye Pilpres 2019 masih menunggu waktu. Kendati demikian, masyarakat yang tergabung dalam simpatisan atau pendukung paslon capres cawapres 2019 mulai saling bersilat lidah.

Terbukti, di tahun 2018 ini, sejumlah tagar menghiasi lini media sosial. Ada yang memunculkan gerakan #2019GantiPresiden, adapula yang mencetuskan #Jokowi2Periode.

Meski sebatas slogan ajakan, namun gerakan ini telah memicu gesekan di tengah masyarakat. Alhasil, Presiden Jokowi pun meminta jajaran Polri dan TNI untuk turun tangan meredam gejolak yang terjadi di tengah masyarakat.

Alih-alih menjadi solusi, kebijakan Jokowi itu justru menimbulkan pro kontra dari masyarakat luas. Banyak yang khawatir, kebijakan ini akan mengaktifkan kembali dwifungsi TNI/Polri sebagaimana yang terjadi di era orde baru.

Terkait perang tagar ini, Wakil Ketua Umum Zainut Tauhid Sa’adi pun turut angkat bicara. Zainut merasa prihatin menyaksikan gejolak perpecahan bangsa dengan menguatnya kepentingan politik yang bernuansa ideologis.

“Kondisi seperti ini tidak sehat dan dapat mengancam keutuhan bangsa,” ujar Zainut kepada MONITOR, Selasa (4/9/2018).

Zainut mengakui, perang opini, gagasan dan ide di media sosial merupakan hak setiap individu dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Akan tetapi, perang tagar semakin menguat dan menimbulkan suhu politik semakin panas.

“Kami menilai bahwa perang tagar antara #2019GantiPresiden dengan #Jokowi2Periode yang dilakukan oleh sejumlah orang memang tidak melanggar aturan dalam pemilu,” kata politikus PPP ini.

Bahkan ia menilai, perang tagar sangat tidak elok dan tidak produktif untuk dilakukan para elemen masyarakat karena belum memasuki masa kampanye.

“Namun menurut hemat kami, hal tersebut tidak perlu dilakukan karena selain belum memasuki masa kampanye, tidak elok, juga tidak produktif di tengah suasana suhu politik yang semakin memanas dapat berpotensi menimbulkan konflik,” tambahnya.

Zainut pun berpesan, agar masyarakat terutama para pendukung paslon hendaknya menahan diri agar tidak saling mengeluarkan hal-hal provokatif yang memunculkan banyak mudharatnya.

“Kami menilai mudharatnya (perang tagar) lebih banyak dari pada manfaatnya,” tegasnya.

Recent Posts

Apresiasi Diklat PPIH 2026, DPR Ingatkan Melayani Jemaah Tugas Utama

MONITOR, Jakarta - Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan…

41 menit yang lalu

UIN Siber Cirebon Tembus 23 Besar PTKIN Terbaik Versi Webometrics 2026

MONITOR, Jakarta - Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon masuk dalam 23 besar…

2 jam yang lalu

PELNI Catat Angkutan Peti Kemas Tumbuh Menjadi 13.142 TEUs Sepanjang 2025

MONITOR, Jakarta - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) membukukan kinerja positif dalam penugasan angkutan barang sepanjang…

5 jam yang lalu

UIN Sumatra Utara Raih Peringkat 1 Nasional Kinerja Riset Versi SINTA

MONITOR, Jakarta - Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara mencatatkan prestasi akademik tingkat nasional setelah…

7 jam yang lalu

ASDP Tutup Layanan Nataru, Penumpang Tumbuh dan Kepuasan Publik Sangat Tinggi

MONITOR, Jakarta - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) resmi menutup penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun…

12 jam yang lalu

DPR: KUHP dan KUHAP Baru Jamin Aktivis Tak Bisa Asal Dipenjara

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan reformasi hukum pidana dengan terbitnya…

15 jam yang lalu