Hastag gerakan #2019GantiPresiden dan #Jokowi2Periode menghiasi lini media sosial (dok:Nusantara news)
MONITOR, Jakarta – Musim kampanye Pilpres 2019 masih menunggu waktu. Kendati demikian, masyarakat yang tergabung dalam simpatisan atau pendukung paslon capres cawapres 2019 mulai saling bersilat lidah.
Terbukti, di tahun 2018 ini, sejumlah tagar menghiasi lini media sosial. Ada yang memunculkan gerakan #2019GantiPresiden, adapula yang mencetuskan #Jokowi2Periode.
Meski sebatas slogan ajakan, namun gerakan ini telah memicu gesekan di tengah masyarakat. Alhasil, Presiden Jokowi pun meminta jajaran Polri dan TNI untuk turun tangan meredam gejolak yang terjadi di tengah masyarakat.
Alih-alih menjadi solusi, kebijakan Jokowi itu justru menimbulkan pro kontra dari masyarakat luas. Banyak yang khawatir, kebijakan ini akan mengaktifkan kembali dwifungsi TNI/Polri sebagaimana yang terjadi di era orde baru.
Terkait perang tagar ini, Wakil Ketua Umum Zainut Tauhid Sa’adi pun turut angkat bicara. Zainut merasa prihatin menyaksikan gejolak perpecahan bangsa dengan menguatnya kepentingan politik yang bernuansa ideologis.
“Kondisi seperti ini tidak sehat dan dapat mengancam keutuhan bangsa,” ujar Zainut kepada MONITOR, Selasa (4/9/2018).
Zainut mengakui, perang opini, gagasan dan ide di media sosial merupakan hak setiap individu dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Akan tetapi, perang tagar semakin menguat dan menimbulkan suhu politik semakin panas.
“Kami menilai bahwa perang tagar antara #2019GantiPresiden dengan #Jokowi2Periode yang dilakukan oleh sejumlah orang memang tidak melanggar aturan dalam pemilu,” kata politikus PPP ini.
Bahkan ia menilai, perang tagar sangat tidak elok dan tidak produktif untuk dilakukan para elemen masyarakat karena belum memasuki masa kampanye.
“Namun menurut hemat kami, hal tersebut tidak perlu dilakukan karena selain belum memasuki masa kampanye, tidak elok, juga tidak produktif di tengah suasana suhu politik yang semakin memanas dapat berpotensi menimbulkan konflik,” tambahnya.
Zainut pun berpesan, agar masyarakat terutama para pendukung paslon hendaknya menahan diri agar tidak saling mengeluarkan hal-hal provokatif yang memunculkan banyak mudharatnya.
“Kami menilai mudharatnya (perang tagar) lebih banyak dari pada manfaatnya,” tegasnya.
MONITOR, Jakarta - Komisi VIII DPR RI menyetujui hasil rekonstruksi dan relaksasi efisiensi anggaran Kementerian…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera memberi perhatian serius terhadap…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai bencana alam yang terjadi di…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendesak seluruh pihak turut mengawasi proses…
MONITOR, Bondowoso - Bupati Bondowoso KH Abdul Wahid Hamid meluncurkan “Bondowoso Berkah”, sebuah komitmen dan…
MONITOR, Jakarta - DPR RI membentuk tim untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang…