Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) (dok: Rangga Monitor)
MONITOR, Jakarta – Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menyayangkan pernyataaan pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait kasus dugaan mahar politik Sandiaga Uno sebesar Rp500 miliar.
Menurutnya, pihak Bawaslu tidak punya kemampuan untuk melakukan penyelidikan lebih dalam untuk menelusuri kebenaran kasus tersebut. Seperti halnya pernyataan yang sempat dilontarkan politisi Demokrat Andi Arief di laman Twitternya.
“Kalau Bawaslu bilang tidak terbukti memang Bawaslu sulit untuk membuktikan, karena dia bukan penyidik, yang penyidik itu polisi, KPK itu yang penyidik,” kata OSO di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/8).
“Tapi kalau Bawaslu memang agak sulit perangkatnya tidak cukup untuk itu, kelengkapan peralatannya juga nggak ada, dia nggak dibekali oleh sesuatu yang bisa menjamin,” sambungnya.
Kendati demikian, OSO melihat akan tidak mustahil nantinya pihak Bawaslu akan melimpahkan penyidikan tersebut kepada pihak penegak hukum seperti Lembaga anti rasuah KPK.
“Tapi Bawaslu tidak mustahil bisa menyerahkan itu kepada penegak hukum, dia tidak boleh memfinalkan kalau dia tidak punya kemampuan, dia bisa menggunakan alat-alat kelengkapan lainnya,” ujarnya.
Namun, OSO menyebut bahwa pihak Bawaslu bukan tidak berkompeten dalam menangani kasus tersebut. Pasalnya, kewenangan untuk mengusut kasus itu ada pada pihak Bawaslu.
“Bukan tidak berkompeten, sangat berkompeten karena kewenangan Bawaslu sangat tinggi sekarang, cuma berani atau tidak,” tandasnya.
MONITOR, CIREBON - Evaluasi bantuan sosial bagi lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas seharusnya tidak…
MONITOR, Tangerang Selatan – Rekognisi internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus meningkat menyusul masuknya kampus…
MONITOR, Bandung - Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama menjajaki penguatan sinergi dengan Perguruan Tinggi Keagamaan…
MONITOR, Cirebon - Perhelatan akbar Annual International Conference on Islamic Studies (Aicis+) 2026 resmi ditutup…
Total permohonan Perlindungan Varietas Tanaman pada 2026 mencapai 167, menjadi momentum memperkuat inovasi benih unggul…
MONITOR, Cirebon - Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) menggelar…