MONITOR, Jakarta – Pengajuan Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang dilakukan beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di tubuh Pemprov DKI Jakarta sedang menjadi pergunjingan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jakarta, Saefullah, mengatakan bahwa Pemprov DKI tidak pernah sekalipun mendorong para BUMD untuk mengajukan PMD.
Namun dikatakan Saefullah, Pemprov DKI ingin BUMD bekerja lebih efektif, sehingga disepakati untuk kembali memberikan PMD kepada BUMD.
“Makanya kita sampaikan pola yang efektif ini ya melalui PMD,” kata Saefullah usai mengikuti rapat anggaran di Gedung DPRD Jakarta di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/).
Pimpinan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini mengatakan, salah satu yang dianggap efektif dalam pemberian PMD adalah program hunian DP nol persen oleh PD Sarana Jaya dan rusun oleh Jakarta Propertindo.
Bahkan, Saefullah mengklaim pengajuan PMD untuk sejumlah daerah ini sudah melalui persetujua gubernur.
“Karena itu sesuai arahan kepala daerah, bahwa program rumah susun ini, hunian yang layak bagi warga Jakarta. Akan diteruskan yang sudah kita rintis oleh Sarana Jaya di Pondok Kelapa, itu sekitar 700 unit. Di depo LRT diatas depo itu akan terbangun 1200 unit,” bebernya.
Ia melanjutkan, kedua BUMD ini selanjutnya bakal membangun unit rusun yang cukup banyak, seperti di jalan di jalan Yos Sudarso di Jakarta Utara.
“Akan ada unit cukup banyak yang akan disediakan. Karena itu Jakpro dari rencana pemberian PMD 2,2 kita masukan 4,6 Triliun. Ada di dalamnya juga pembngunan LRT lanjutan fase ke 2 dan rumah susun DP nol,” pungkasnya.
