MONITOR, Jakarta – Sandiaga Salahudin Uno setelah tidak menjabat sebagai Wagub DKI Jakarta, secara otomatis kursi nomor dua di DKI Jakarta itu harus diganti. Sejumlah persiapan untuk penggantian pun sedang dalam proses antara pihak DPRD DKI Jakarta dengan pihak pemerintah provinsi.
Namun, di tengah penggantian Wagub terjadi tarik menarik antara Gerindra dan PKS yang notabene parpol pengusung pada kontestasi Pilgub DKI. Terlebih PKS telah meminta ketum Gerindra Prabowo Subianto untuk menandatangani surat tertulis bahwa Wagub DKI harus dari PKS.
“Tentu sekarang kita tak bicara itu ya, kita bicara tentang proses memang dijalankan di DPRD Kemendagri kemudian juga di Gubernur DKI karena memang aturan harus juga melibatkan DPRD Gubernur DKI kemudian Kemendagri proses diantara PKS dan Gerindra jalan terus,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/8).
“Saya kira sampai hari ini komitmen masih tetap ada yaitu bahwa Gerindra mempersilakan PKS mengajukan calon Wagub DKI dari PKS,” tambahnya.
Ia menuturkan, untuk proses penentuan kandidat bakal Wagub DKI itu tak perlu dibahas pada tingkatan Majelis Syuro PKS, kata dia, cukup dibahas pada tingkatan DPP PKS saja. Namun terkait nama Hidayat hanya membocorkan berinisial dari ‘M’.
“Tidak sampai majelis syuro cukup di DPP saja nama-namanya siapa? namanya belum tentu, belum akan dibocorkan sekarang tunggu saja tanggal mainnya. saya juga tidak berspekulasi dengan mengatakan inisialnya M nanti bisa mbak bisa mbok bisa mbah bisa siapa saja,” tuturnya.
Tak hanya itu, Hidayat pun merasa begitu yakin kalau Gerindra akan menepati janjinya dan berkomitmen untuk memberikan kursi wakil gubernur kepada PKS.
“Saya kira Gerindra tidak menggembleng lah Gerindra sudah paham pada apa yang dikomitmenkan bersama saya kira Gerindra tidak ingin sepekatan yang baik ini mereka ciderai,” ungkapnya.
Hidayat menambahkan, bahwa pada prinsipnya bakal Cawagub harus mampu bersinergi dengan Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan. Untuk itu, Anies sebagai Gubernur karena tidak bisa mengajukan calon pendampingnya sendiri sebab UU mengatakan yang mencalonkan cagub atau wagub yang diganti adalah partai pengusung dan pengusung itu gerindra dengan PKS.
“Tidak mungkin PKS dan Gerindra menganjurkan wakil gubernur yang kemudian justru membuat susah anies atau membuat susah kinerjanya tidak bagus pasti kami kan menghadirkan yang terbaik untuk meningkatkan kinerja dari pak anies,” tandasnya.
