MONITOR, Sanur, Bali – Indonesia terus berkembang di kancah internasional, bukti terbaru yaitu penandatanganan MOU antara The Funding Partner International yang diwakilkan oleh Jim Edwards selaku CEO, dengan The Funding Partner Indonesia yang diwakilkan oleh Joni Eko Saputro selaku CEO. Kegiatan yang dilaksanakan di Bali tersebut untuk membahas teknologi terbaru yang diberi nama blockchain.
Blockchain adalah sistem terdesentralisasi yang memungkinkan hadirnya efisiensi, sehingga meminimalisir kesalahan serta sistem operasional lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah. Struktur data pada sistem blockchain tidak dapat diubah, hanya bisa ditambahkan.
Setiap data dari blockchain saling terhubung, artinya jika ada perubahan di salah satu block data, maka akan berpengaruh terhadap data berikutnya.
Salah satu kelebihan sistem blockchain adalah dapat melakukan penelusuran pada setiap komoditas yang dikembangkannya, sehingga setiap konsumen dapat mengetahui setiap perlakuan para petani dari mulai tanam hingga panen.
Selain itu blockchain diharapkan mampu meningkatkan keamanan konsumen dan mengarahkan pada laba bersih yang lebih kuat karena dapat mengurangi panjangnya rantai pasok serta menghindari kehadiran para tengkulak.
“Ini adalah kerja sama untuk membangun jaringan sistem di mana terpadu mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Kami mulai bekerja mulai dari petani, pengusaha hingga ke konsumen. Bagaiman bercocok tanam dengan sistem yag terkontrol dengan edukasi modern. Misalnya dengan durian yang panen sekarang ini bisa terus berkelanjutan tanpa mengenal musim.” ungkap Joni Eko Saputro selaku CEO The Funding Partner Indonesia
The Funding Partner (TFP) sebagai pengembang sistem blockchain merupakan perusahaan ekuitas swasta global terdepan yang didirikan di Utah, Amerika Serikat pada Tahun 2007. TFP mengelola berbagai kegiatan manajemen aset pertanian meliputi kemitraan pertanian, akuisisi lahan, dan akuisisi perusahaan agroteknologi, menetapkan tolak ukur industri pertanian dan lain sebagainya.
Salah satu proyek utama penerapan blockchain ini adalah pengembangan durian di tanah seluas 60 hektar yang berlokasi di Jatiluwih, Tabanan-Bali. Proyek berikutnya adalah pengembangan kebun durian seluas 1000 hektar di Sentul, Bogor-Jawa Barat. Selain untuk diekspor, kebun durian ini juga dikembangkan untuk menunjang industri pariwisata khususnya agrowisata.
Sesuai arahan Mentan, Andi Amran Sulaiman untuk mendorong ekspor dan kesejahteraan petani, maka Ditjen Hortikultura mengembangkan berbagai kawasan buah-buahan, seperti jeruk, mangga, pisang, nanas, salak, durian dan lainnya.
Untuk kawasan durian dikembangkan komoditas lokal, seperti durian bawor, durian pelangi, durian matahari, durian petruk, durian jatra, durian srombut, dan lainnya dengan pembinaan mutu sehingga bisa berdaya saing dan ekspor.
“Kami kembangkan di Bali karena di Bali ada UNESCO. Sangat menarik apalagi Indonesia ini terkenal di luar negeri dengan Balinya. UNESCO buat kami menjadi satu yang luar biasa karena itu menjadi pusat perhatian dunia. Kami memulai di Jati Luwih karena di sana ada juga UNESCO tapi kami mencoca mengedukasi mulai dari pertanian padi, kopi yang sudah ada di sana.” ujar Joni.
Penandatanganan MoU diharapkan mampu mewujudkan peningkatan kualitas pertanian sehingga mewujudkan petani yang maju, sejahtera dan berdaya saing. Hal ini juga semakin menunjukkan bahwa Indonesia mampu membuktikan dirinya sebagai salah satu negara yang mempunyai kualitas pangan terbaik di dunia.
