LRT Jakarta
MONITOR, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta Pemprov DKI segera menghitung dan menetapkan tarif naik Light Rail Transit (LRT).
Tak hanya itu, dalam penetapan tarif, DPRD juga meminta agar memperhitungkan tarif dari segi kemampuan ekonomi masyarakat kecil di Jakarta.
“Artinya jangan terlalu tinggi atau mahal. Sebab keberadaan LRT ini harus bisa dirasakan semua lapisan di Jakarta,” ujar Ketua DPRD Jakarta Prasetyo kepada MONITOR di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Kamis (16/8).
Pras menyebutkan, kalau kehadiran LRT ini benar-benar menjadi transportasi massal yang bisa digunakan siapa pun. Sehingga keberadaan LRT ini dianggap bisa menggurangi penggunaan kendaraan pribadi di Ibukota.
“Oleh karenanya persoalan tarif ini sangat menentukan keberlanjutan operasional LRT ke depan,” terangnya.
Sementara itu, ditempat terpisah, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Iskandar Abu Bakar memberi usul jika harga tiket LRT Rp 10.80.
“Mengenai harga belum ada kepastian. Namun, memang telah ada usulan dari DTKJ bahwa harga tiket Rp. 10.800,” ungkap Iskandar.
Direktur Utama Jakpro, Dwi Wahyu Daryoto, mengatakan bahwa penentuan skema tersebut nantinya akan berdampak pada selisih tarif yang dibebankan kepada masyarakat. Saat ini ada beberapa usulan mengenai tarif. Namun menurut hitungan Jakpro, tarif yang dibebankan kepada masyarakat sekitar Rp 15.800.
MONITOR, Jakarta - Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara mencatatkan prestasi akademik tingkat nasional setelah…
MONITOR, Jakarta - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) resmi menutup penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun…
MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan reformasi hukum pidana dengan terbitnya…
MONITOR, Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmennya menghadirkan layanan haji yang ramah perempuan melalui penguatan kualitas…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau progres pembangunan fasilitas rumah ibadah di Ibu…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panja Haji 2025, Abdul…