LRT Jakarta
MONITOR, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta Pemprov DKI segera menghitung dan menetapkan tarif naik Light Rail Transit (LRT).
Tak hanya itu, dalam penetapan tarif, DPRD juga meminta agar memperhitungkan tarif dari segi kemampuan ekonomi masyarakat kecil di Jakarta.
“Artinya jangan terlalu tinggi atau mahal. Sebab keberadaan LRT ini harus bisa dirasakan semua lapisan di Jakarta,” ujar Ketua DPRD Jakarta Prasetyo kepada MONITOR di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Kamis (16/8).
Pras menyebutkan, kalau kehadiran LRT ini benar-benar menjadi transportasi massal yang bisa digunakan siapa pun. Sehingga keberadaan LRT ini dianggap bisa menggurangi penggunaan kendaraan pribadi di Ibukota.
“Oleh karenanya persoalan tarif ini sangat menentukan keberlanjutan operasional LRT ke depan,” terangnya.
Sementara itu, ditempat terpisah, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Iskandar Abu Bakar memberi usul jika harga tiket LRT Rp 10.80.
“Mengenai harga belum ada kepastian. Namun, memang telah ada usulan dari DTKJ bahwa harga tiket Rp. 10.800,” ungkap Iskandar.
Direktur Utama Jakpro, Dwi Wahyu Daryoto, mengatakan bahwa penentuan skema tersebut nantinya akan berdampak pada selisih tarif yang dibebankan kepada masyarakat. Saat ini ada beberapa usulan mengenai tarif. Namun menurut hitungan Jakpro, tarif yang dibebankan kepada masyarakat sekitar Rp 15.800.
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) membuka seleksi penerimaan murid baru madrasah (PMBM) 2026/2027. Pendaftaran…
MONITOR, Kota Depok - Dalam rangka peringatan 100 tahun Masehi Nahdlatul Ulama pada 2026, Pengurus…
MONITOR, Jakarta - Penguatan fisik dan mental bagi seluruh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) menjadi…
MONITOR, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, memasuki…
MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi'i akan fokus pada pembenahan tata…
MONITOR, Jakarta - Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB tahun 2026…