MONITOR, Jakarta – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno masih mewariskan berbagai program yang hingga saat ini belum terealisasi dengan baik.
Menurutnya, selama memimpin Jakarta 10 bulan, Sandiaga meninggalkan program andalan OKE – OC yang saat ini masih belum maksimal. Sandiaga juga dinilai belum menuntaskan program hunian murah meriah Rumah Down Paymet Rp 0.
“Program rumah DP 0 Rupiah yang hingga kini masih belum terealisasi,” kata Trubus dalam keterangan tertulisnya Senin (13/8).
Ia menduga, program tersebut menuai banyak kontroversi pasalnya berbenturan dengan banyak aturan. Trubus menyebut, Pemisahan Peraturan Gubernur (Pergub) pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pengaturan skema pembiayaan terkesan terlalu mengulur waktu.
“Anies dan Sandi telah berjanji bahwa Pergub tentang skema pembayaran selambat-lambatnya akan rampung pada awal Mei 2018, kemudian warga sudah mulai dapat memesan. Tapi rupanya, penjualan baru bisa dibuka pada kuartal ketiga 2018, yakni sekitar Agustus atau September,” ungkapnya.
Dengan begitu, terkait pada janji yang belum terealisasi tersebut. Ia pesimis kalau program tersebut bakalan semakin molor. Pasalnya, Sandi sudah mengundurkan diri dari jabatannya dan meninggalkan Anies dengan berbagai program mereka.
Tak hanya itu, bahkan seminggu sebelum Sandi mengundurkan diri, Gubernur Anies Baswedan telah mencoret program pembangunan Rusun di APBD-Perubahan di ujung menteng, pulogadung, dan lainnya senilai 13 trilyun.
“Padahal program rusun yang digagas Ahok tersebut sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan alasan yang kurang bisa dimengerti publik, urgensi pencoretan itu juga tidak jelas, dan anggaran yqng dicoret juga tidak diketahui dimanfaatkan untuk apa,” bebernya.
Selain itu, menurutnya, pasca ditinggalkan oleh Sandiaga, banyak muncul pertanyaan publik, apakah program kerja pemerintahan DKI yang telah dicanangkan dalam kepemimpinan Anies-Sandi akan berjalan dan berlanjut tanpa Sandiaga Uno. Sebab, kata dia, dalam struktur kebijakan DKI posisi Sandi memiliki posisi yang sangat menentukan, yakni merupakan Salah satu organ pengendali program.
“Andaikan ada wagub baru menggantikan Sandi kurang memahami substansi program yang dicanangkan Sandi, apakah akan konsisten melanjutkan program tersebut. tentu tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan atau penambahan program. Karena program yang tidak sesuai dengan selera wagub baru pasti akan dievaluasi,” pungkasnya.
