PEMERINTAHAN

Di APVP Forum Meeting, Indonesia Tegaskan Tolak Didikte

MONITOR, Muntinlupa City– Pertemuan East Asia Plant Variety Protection (EAPVP) Forum ke-11 yang digelar di Manila, Filipina pada 1 Agustus 2018, difokuskan pada peningkatan implementasi sistem PVT di setiap Negara anggota yang sejalan dengan akta International Union for the Protection of New Varieties of Plant (UPOV) 1991.

Hal ini ditujukan guna mendapatkan kesetaraan dasar hukum dan sistem yang seragam diantara sesama anggota forum. Indonesia melalui Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP), Kementerian Pertanian, Erizal Jamal dalam pertemuan tersebut secara umum menolak untuk didikte terkait dengan keanggotaannya di UPOV.

Erizal selaku perwakilan delegasi Indonesia mengemukakan beberapa hal terkait dengan aksesi Indonesia terhadap UPOV yaitu 1) setiap Negara anggota seharusnya memperkuat terlebih dahulu industri perbenihan di dalam negeri sebelum mengaksesi UPOV sehingga akan terjadi kompetisi yang adil antara pelaku usaha / pemulia dalam negeri dengan pemulia dari luar negeri, 2) adanya sistem pengelolaan sumber daya genetik dan access and benefit sharing yang efektif sehingga negara tidak akan mengalami kehilangan SDG dan kesetaraan benefit bagi kedua belah pihak baik pengguna maupun pemilik SDG.

“Terjadi perdebatan yang cukup alot dari beberapa Negara yang merasa tidak diberi informasi yang cukup terkait 2 (dua) dokumen utama, yaitu dokumen _Rule of Procedure of EAPVP Forum_ serta 10 Year Draft Strategic Plant of the Forum, namum perdebatan diakhiri dengan persetujuan seluruh pihak untuk mengadopsi sementara draft dokumen yang ada, “ jelas Erizal.

Dalam forum tersebut setiap Negara diberikan kesempatan untuk memberikan komentar dalam kurun waktu 6 bulan. Jika terdapat revisi maka dokumen akan disebarkan kepada seluruh anggota Forum sebelum akhirnya disahkan sebagai dokumen revisi.

“Indonesia akan menentukan sikap secara berdaulat dan akan lakukan diskusi intensif di dalam negeri, untuk penyempurnaan regulasi tentang benih dan SDG, penguatan industri benih dalam negeri, pengelolaan SDG serta penguatan sistem PVT itu sendiri, untuk menjamin ketersediaan varietas unggul yang makin beragam bagi petani dalam negeri,” kata Erizal.

Selain diskusi, juga dilaksanakan Seminar Internasional tentang “The Benefits of UPOV member” dengan narasumber dari UPOV, GNIS, Naktuinbouw, Community Plant Variety Office, Vietnam dan rencana masuknya Negara Brunei Darusalam, Myanmar, Malaysia menjadi anggota UPOV serta Pengenalan kondisi PVT di Filipina sebagai tuan rumah.

Dari pertemuan tersebut juga diputuskan 3 negara yang akan segera menjadi anggota UPOV adalah Brunei Darusalam yang akan masuk tahun 2018/2019, Malaysia sudah dalam tahap legal consultative dengan Kementerian dan Myanmar yang sedang merevisi UU PVT nya.

Recent Posts

DPR Semprot BP BUMN Karena Nasib 1.225 Eks Karyawan Merpati Masih Terkatung-katung

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris geram kepada pihak BP…

6 jam yang lalu

Hadapi Lonjakan Harga Plastik, Puan Dorong Penggunaan Kemasan Alternatif dari Bahan Organik

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai lonjakan harga plastik dapat menjadi momentum…

6 jam yang lalu

Waka Komisi X DPR Dorong Sanksi dengan UU TPKS di Kasus FH UI: Jangan Normalisasi Kekerasan Seksual!

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti mendesak pihak Universitas…

7 jam yang lalu

Marak Kasus Pelecehan Seksual di Dunia Pendidikan, Legislator Desak Evaluasi Total Tradisi dan Edukasi UU TPKS

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti kasus dugaan pelecehan seksual di…

7 jam yang lalu

Fitur CCTV Travoy Diakses 3,59 Juta Kali Selama Periode Mudik-Balik Lebaran 2026

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat tingginya antusiasme pengguna yang mengoptimalisasi fitur…

8 jam yang lalu

Inabuyer B2B2G Expo 2026 Perkuat Peran UMKM dalam Rantai Pasok Program Prioritas Nasional

MONITOR, Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Lembaga Kebijakan…

8 jam yang lalu