Politikus Gerindra M Nizar Zahro (net)
MONITOR, Jakarta – Ketua DPP Partai Gerindra Moh Nizar Zahro mengaku pasrah atas keputusan yang akan diambil sang Ketua Umum, Prabowo Subianto. Sekalipun nantinya, kata dia, Prabowo tidak ikut bertempur di Pilpres 2019 sebagai calon presiden (Capres).
Begitupun mengenai pernyataan Prabowo, yang menyatakan bersedia jika menjadi alat perjuangan tanpa diusung nantinya. Nizar menyatakan kadernya siap menjalankan perintah Prabowo.
“Kader Gerindra tunduk dan patuh terhadap semua keputusan yang telah di putuskan ketua umum Partai Gerindra, dalam sambutan Pak Prabowo yang menyampaikan bahwa beliau siap sebagai alat perjuangan bilamana tidak di butuhkan sebagai Capres, menunjukkan ke negarawan beliau,” kata Nizar saat dihubungi, Senin (30/7).
Kendati demikian, sambung Nizar bila dilihat dari arus gelombang aspirasi publik maupun kader partai, baik dari tingkat ranting hingga DPD se Indonesia sangat mengharapkan mantan Danjen Kopassus itu untuk kembali maju.
“Namun arus gelombang aspirasi semua kader partai gerindra dari tingkat ranting. PAC, DPC dan DPD Partai Gerindra Indonesia sangat berharap agar beliau tetap maju sebagai Capres untuk memperbaiki Indonesia dalam keadaan sakit di bidang ekonomi bahkan semua BUMN di ambang kebangkrutan,” papar anggota badan anggaran (Banggar ) DPR RI itu.
“Tapi, sebagai kader partai, apapun yang telah akan di putuskan Bapak Prabowo sebagai ketua umum, wajib menerimanya,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Seorang mitra pengemudi Maxim berinisial S di Jakarta menerima santunan dari Yayasan…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan tidak boleh ada toleransi bagi praktik…
MONITOR, Jakarta - Belakangan ramai keluhan dari masyarakat yang mengaku tagihan listrik bulan ini melonjak…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antara Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan kebanggaannya atas prestasi Timnas Sepak Bola…
MONITOR, Jakarta - Inisiasi DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) terkait isu krisis…