MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah melakukan audiensi dengan Direksi BPJS Kesehatan terkait implementasi program JKN-KIS, khususnya tentang pelayanan kesehatan.
Dalam sesi dialog, Fahri meminta penjelasan dari pihak BPJS Kesehatan mengenai masalah defisit yang mencapai hampir Rp 10 Triliun tersebut. Dirinya berharap memperoleh penjelasan secara rinci persoalan yang tengah dihadapi BPJS Kesehatan, selama 4,5 tahun ini.
“Mungkin, kalau kadang-kadang rapat di komisi DPR nggak terlalu fokus, maka kesempatan ini saya mau fokus biar teman-teman media menulisnya dengan baik,” kata Fahri, di Kantor BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Senin (30/7).
BPJS, diibaratkan Fahri, seperti daging dalam sandwich, dibawahnya ada tuntutan rakyat yang sangat besar, dan diantara sebabnya karena lahirnya Undang-Undang serta tuntutan politik.
Selain itu, banyaknya politisi yang memberi harapan besar kepada rakyat. Sehingga, sambung dia, terjadilah permintaan yang membludak dari yang sangat limitatif ke yang begitu besar.
“Padahal faktanya, tax payer dari masyarakat kita begitu rendah. Artinya, kemampuan membayar itu juga relatif rendah. Sementara dari atas ini terus menerus ada dinamika politik yang kadang-kadang juga terbatas, juga ketidakmampuan APBN untuk menyelesaikan masalah BPJS. Maka terjadi tekanan di tengah (BPJS) ini,” ujar politikus asal NTB itu.
Oleh karena itu, Fahri berniat ingin membantu BPJS untuk menjelaskan kepada publik dan kepada wartawan, kalau ada dilema itu, apa dilemanya, mana yang harus dilanggar.
“Apakah kita mau melanggar kemauan UU atau politik, atau dikurangi dari tuntutan yang ada di masyarakat? Atau sudah ditemukan satu jalan keluar kalau itu sebuah kompromi dari keterbatasan yang ada,” pungkas Fahri seraya mempersilahkan pihak BPJS menjelaskan ke media, mengingat ini kepentingan dari pihak BPJS itu sendiri.
