BERITA

Gerindra Diminta Serius Usut Temuan Pemilih Siluman

MONITOR, Jakarta – Partai Gerindra Jakarta diminta untuk serius menindaklanjuti temuan adanya 1,2 juta jiwa pemilih siluman yang akan muncul pada Pemilu dan Pilpres 2019.

“Saya kira temuan itu harus terus diselidiki. Bila perlu kita lakukan gugatan hukum kepada pihak-pihak terkait,” ungkap Wakil Ketua Umun DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat meresmikan Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya di The Kemuning, Taman Amir Hamzah, Jakarta Pusat, Jumat (27/7).

Menurut Dasco, Jakarta sebagai barometer memang harus peka terhadap persoalan-persoalan yang mengarah kepada kecurangan.

“Kita tak boleh memberi ruang gerak kepada orang-orang mencoba mau berlaku curang saat pilpres dan pemilu 2019 nanti. Jadi sebelum mereka berlaku curang haru kita sikat lebih dulu,” tegas Dasco.

Tak hanya menyingung soal data pemilih siluman, Dasco menyebut rawannya cara-cara curang lainya seperti pembagian sembago yang sempat pernah terjadi pada Pilkada Jakarta lalu.

Ia menambahkan, serangan sembako pun harus disikat sejak awal. Hal ini untuk mengantisipasi kecurangan yang nanti terjadi di Pemilu.

Wakil Ketua Umun DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat meresmikan Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya di The Kemuning, Taman Amir Hamzah, (dok: Asep Monitor)

“Jadi pokoknya semua kita sikat sebelum terjadi, dengan demikian untuk pemilu dan pilpres kita tidak ada cerita kalah karena semua kecurangan sudah kita antisipasi dari,” pungkasnya.

Seperti di ketahui, Partai Gerindra Jakarta merilis data mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2019 mendatang, bakal diwarnai banyak pemilih siluman khususnya untuk wilayah Jakarta.

Menurut Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, M Taufik, dari penelusuran timnya menemukan ada data pemilih sementara (DPS) yang dikeluarkan oleh KPU ditemukan ada sekitar 1.243.896 data pemilih yang invalid.

“Dikatakan invalid, karena dari data pemilih, kami menemukan adanya nomor NIK /KK tidak berjumlah 16 digit. KK terbit sebelum tahun 2005, KK terbut setelah DPS/DPT dan banyak lagi indikasi kekeliruan data namun bisa masuk kedalam Data Pemilih,” ujar Taufik.

Recent Posts

Kemnaker Mulai Siapkan Peta Jalan Tata Kelola PRT

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menyiapkan peta jalan tata kelola Pekerja Rumah Tangga…

12 jam yang lalu

Kemenhaj Perketat Pengawasan Travel Umrah

MONITOR, Jakarta - Lonjakan kasus penipuan dan penggelapan dana perjalanan ibadah kembali menjadi sorotan serius seiring…

13 jam yang lalu

Kemenag Salurkan Rp65,2 Miliar Bantuan untuk Pemulihan Pesantren Terdampak Banjir Aceh

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) telah menyalurkan bantuan senilai Rp65,2 miliar untuk mendukung pemulihan…

22 jam yang lalu

ICFA 2026: Rokhmin Dahuri dorong Transformasi Akuakultur Menuju Ekonomi Biru Berkelanjutan

MONITOR, MIRI, SARAWAK - Masa depan akuakultur global tidak cukup hanya diarahkan pada peningkatan produksi…

1 hari yang lalu

Komisi XI DPR Tagih Komitmen BI Dorong Lapangan Kerja dan Ekonomi Daerah

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan…

1 hari yang lalu

50 Persen Travel Umrah Tak Aktif, Kemenhaj Rombak Aturan dan Digitalisasi Perizinan

MONITOR, Jakarta — Tata kelola penyelenggaraan ibadah umrah di Tanah Air mendesak untuk dibenahi secara menyeluruh…

1 hari yang lalu