POLITIK

PDIP Tolak Demokrat karena Pasang Banderol Terlalu Tinggi

MONITOR, Jakarta – Diakui atau tidak, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lah penghambat Partai Demokrat bergabung dalam gembong koalisi pendukung Presiden Joko Widodo. Namun, bukan tanpa alasan PDIP menolak Demokrat ikut koalisi mendukung Jokowi.

Menurut Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno, partainya menolak Demokrat karena menghormati partai lain yang lebih dulu masuk dalam gerbong koalisi. Jika Demokrat diterima maka akan ada partai pendukung Jokowi yang tersinggung.

Pasalnya, lanjut Hendrawan, saat Demokrat datang dan ingin berkoalisi membawa tawaran. Tidak tanggung-tanggung, Demokrat mau berkoalisi dengan syarat putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi cawapresnya Jokowi.

“Bayangkan, enam partai yang sudah koalisi, sudah bicara pentingnya membangun kepercayaan dan komitmen, tiba-tiba ada orang datang menawarkan sesuatu yang itu juga dikehendaki mereka. Ya tentu susah diterima,” ujar Hendrawan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7).

Sebab itu, Hendrawan sempat tersinggung ketika SBY mengatakan, partainya menemukan hambatan saat hendak mendukung Jokowi. Kemudian Hendrawan menyebut, Demokrat lupa jika saat ini, partai Demokrat sudah bukan penguasa.

“Karena psikologi politik seperti itu bahwa kita mesti mengusung capres atau cawapres sehingga partai yang menengah ini cenderung over expectation. Cenderung ketika maju ke meja negosiasi call-nya terlalu tinggi,” ujarnya.

“Demokrat masih mengesankan diri sebagai parpol yang berhak mendapat posisi strategis,” tandasnya. “Nah ini yang disebut kendala dalam berkomunikasi dengan koalisi yang di bangun Jokowi,” pungkasnya.

Recent Posts

FISIP UIN Jakarta dan LW MUI Dorong Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Sosial

MONITOR, Jakarta -Wakaf produktif perlu dikembangkan dari praktik filantropi keagamaan menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi, pendidikan,…

4 jam yang lalu

Akademisi Ilmu Komunikasi Soroti Celah Pengawasan Pemilu di Era Digital

MONITOR, Konawe - Digitalisasi pemilu tidak otomatis menjamin integritas suara. Tanpa transparansi data, verifikasi berjenjang,…

11 jam yang lalu

IPW Dukung Kapolri Perkuat Layanan Publik, Dorong Akses Langsung ke Kapolda dan Kapolres

MONITOR, Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) mendukung langkah Kapolri Jenderal Suyudi dalam memperkuat pelayanan…

16 jam yang lalu

Wamenaker Tekankan Pentingnya Pelatihan dan Akses Kerja bagi Anak Muda

MONITOR, Surabaya — Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menekankan pentingnya pelatihan kerja yang sesuai dengan…

1 hari yang lalu

Maknai Hari Sumpah Pemuda, Jasa Marga Dorong Regenerasi Kepemimpinan dan Inovasi Digital

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk memaknai peringatan Hari Sumpah Pemuda sebagai momentum…

1 hari yang lalu

Kementerian UMKM Segera Salurkan Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro Terdampak Bencana Sumatera

MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan penyaluran Bantuan Presiden (Banpres)…

1 hari yang lalu