NASIONAL

Enam Parpol Makin Solid, PKB Ingin Koalisi Berlanjut di Parlemen

MONITOR, Jakarta – Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid menangkap sinyal terkait nama yang masuk dalam radar Cawapres Jokowi. Namun menurutnya, nama yang dikantongi Jokowi itu belum diumumkan sebab dari kubu oposisi yang dimotori oleh Gerindra dan PKS juga belum kunjung mengumumkan secara resmi nama Cawapres.

Meski begitu, ia mengatakan alangkah lebih baiknya apabila memang Presiden Jokowi jika sudah mengantongi nama yang akan di plot sebagai Cawapres, maka, lebih baik diumumkan saja nama tersebut.

“Ya dari 10 kan menjadi 5, konon menjadi 1. Kalau menjadi 1 kenapa gak diumumkan? Masalahnya apa, ya belum sepakat dan nunggu sebelah. Tapi mustinya ruang uji publik dibuka. Lebih awal lebih bagus,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/7).

“Ya dong. Segera diumumkan namanya supaya diuji publik,” tambahnya.

Selain itu, ia juga merasa yakin dengan tergabungnya koalisi di kubu Jokowi yang diisi oleh PDIP, PKB, PPP, Golkar, Hanura, PBB yang menurutnya semakin solid. Terlebih koalisi tersebut akan terafiliasi ke dalam parlemen.

“Sudah lebih dari cukup 6 itu. Kalau menurut saya, justru mensolidkan itu menjadi tidak hanya sekadar koalisi di pemerintah, tapi koalisi di parlemen, yang lebih formal. Tidak bongkar pasang seperti kemarin,” imbuh Ketua Fraksi PKB ini.

Ia menuturkan, dengan menyatukan 6 fraksi (melebur satu fraksi) yang tergabung menjadi satu dalam koalisi untuk mendukung pemerintah, menurutnya itu tidak melanggar aturan. Ia mengatakan, bahwa yang diatur itu hanya seorang Presiden diusung satu partai atau gabungan partai.

“Urusan kursi di DPR itu gak ada hubungannya. Tetapi karena keputusan pemerintah sesuai kursi DPR, kalau ini betul-betul dalam rangka mempercepat pengambilan keputusan, mempercepat pelaksanaan harusnya koalisi pemerintah di DPR itu jadi satu fraksi,” ujarnya.

Sehingga ia menegaskan, bahwa koalisi yang sudah tergabung dari 6 parpol tersebut tidak perlu lagi untuk menambahkan parpol lain. Menurutnya hal itu hanya menjadikan kekuatan yang sudah terjalin dalam koalisi dapat berubah.

“Kalau pandangan PKB kalau sudah cukup gak usah dibuka. Kalau dibuka lagi bongkar pasang kayak tadi. Jadi yang ikut rombongan yang pertama ini itu fixed. sekarang lebih elok kalau diikuti koalisi di DPR sehingga ini betul-betul koalisi yang mementingkan kepentingan bersama,” pungkas Anggota DPR Komisi III ini.

Recent Posts

Kemenag Gelar Istighasah Daring, Doakan Keselamatan Bangsa

MONITOR, Jakarta - Direktorat Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama malam ini menggelar Istiqasah…

2 jam yang lalu

Rektor UIN Jakarta Ajak Civitas Academica dan Publik Jaga Negeri

MONITOR, Jakarta - Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Asep Saepudin Jahar, mengajak seluruh civitas academica…

4 jam yang lalu

Respons Tuntutan Publik, Delapan Fraksi Sepakat Evaluasi Tunjangan DPR

MONITOR, Jakarta - Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat yang menolak besarnya gaji…

8 jam yang lalu

Eko Patrio dan Uya Kuya Resmi Dinonaktifkan dari DPR

MONITOR, Jakarta - DPP Partai Amanat Nasional (PAN) secara resmi menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias…

9 jam yang lalu

GUSDURian Nilai Kapolri Gagal Bertanggung Jawab atas Kekerasan Aparat Terhadap Demonstran

MONITOR, Jakarta – Jaringan GUSDURian menilai Kapolri gagal bertanggung jawab atas berulangnya tindakan represif yang…

9 jam yang lalu

NasDem Berhentikan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI

MONITOR, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem memutuskan untuk menon-aktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa urbach…

9 jam yang lalu