NASIONAL

Enam Parpol Makin Solid, PKB Ingin Koalisi Berlanjut di Parlemen

MONITOR, Jakarta – Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid menangkap sinyal terkait nama yang masuk dalam radar Cawapres Jokowi. Namun menurutnya, nama yang dikantongi Jokowi itu belum diumumkan sebab dari kubu oposisi yang dimotori oleh Gerindra dan PKS juga belum kunjung mengumumkan secara resmi nama Cawapres.

Meski begitu, ia mengatakan alangkah lebih baiknya apabila memang Presiden Jokowi jika sudah mengantongi nama yang akan di plot sebagai Cawapres, maka, lebih baik diumumkan saja nama tersebut.

“Ya dari 10 kan menjadi 5, konon menjadi 1. Kalau menjadi 1 kenapa gak diumumkan? Masalahnya apa, ya belum sepakat dan nunggu sebelah. Tapi mustinya ruang uji publik dibuka. Lebih awal lebih bagus,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/7).

“Ya dong. Segera diumumkan namanya supaya diuji publik,” tambahnya.

Selain itu, ia juga merasa yakin dengan tergabungnya koalisi di kubu Jokowi yang diisi oleh PDIP, PKB, PPP, Golkar, Hanura, PBB yang menurutnya semakin solid. Terlebih koalisi tersebut akan terafiliasi ke dalam parlemen.

“Sudah lebih dari cukup 6 itu. Kalau menurut saya, justru mensolidkan itu menjadi tidak hanya sekadar koalisi di pemerintah, tapi koalisi di parlemen, yang lebih formal. Tidak bongkar pasang seperti kemarin,” imbuh Ketua Fraksi PKB ini.

Ia menuturkan, dengan menyatukan 6 fraksi (melebur satu fraksi) yang tergabung menjadi satu dalam koalisi untuk mendukung pemerintah, menurutnya itu tidak melanggar aturan. Ia mengatakan, bahwa yang diatur itu hanya seorang Presiden diusung satu partai atau gabungan partai.

“Urusan kursi di DPR itu gak ada hubungannya. Tetapi karena keputusan pemerintah sesuai kursi DPR, kalau ini betul-betul dalam rangka mempercepat pengambilan keputusan, mempercepat pelaksanaan harusnya koalisi pemerintah di DPR itu jadi satu fraksi,” ujarnya.

Sehingga ia menegaskan, bahwa koalisi yang sudah tergabung dari 6 parpol tersebut tidak perlu lagi untuk menambahkan parpol lain. Menurutnya hal itu hanya menjadikan kekuatan yang sudah terjalin dalam koalisi dapat berubah.

“Kalau pandangan PKB kalau sudah cukup gak usah dibuka. Kalau dibuka lagi bongkar pasang kayak tadi. Jadi yang ikut rombongan yang pertama ini itu fixed. sekarang lebih elok kalau diikuti koalisi di DPR sehingga ini betul-betul koalisi yang mementingkan kepentingan bersama,” pungkas Anggota DPR Komisi III ini.

Recent Posts

Menteri Maman Dorong Pengusaha UMKM Lakukan Diversifikasi Pasar di Tengah Ketidakpastian Global

MONITOR, Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mendorong pengusaha UMKM…

5 jam yang lalu

Stadium General Unhalu, Prof Rokhmin beberkan Peran Perguruan Tinggi Bangun Sektor Agromaritim

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri menyoroti pentingnya pendidikan berkualitas dalam…

5 jam yang lalu

Ketua DWP Kemenag: Perempuan ASN Harus Jadi Teladan

MONITOR, Jakarta - Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag, Helmi Nasaruddin Umar, menegaskan pentingnya peran…

7 jam yang lalu

Orasi Ilmiah Wisuda Sarjana IIQ Kendari, Prof Rokhmin: IMTAQ dan IPTEK Wujudkan Kejayaan Islam

MONITOR, Kendari - Guru Besar IPB University Prof Rokhmin Dahuri memberikan Orasi Ilmiah pada Acara…

9 jam yang lalu

Produk Peserta UMK Academy Sukses Tembus Pasar Hongkong

MONITOR, Jakarta - Inovasi kuliner yang berasal dari kampung kembali membuktikan bahwa potensi lokal mampu…

11 jam yang lalu

Kemenag Minta PIHK Jamin Perlindungan Kesehatan Jemaah Haji Khusus 2025

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menegaskan komitmennya untuk memperketat layanan ibadah bagi Jemaah Haji Khusus…

12 jam yang lalu