NASIONAL

Enam Parpol Makin Solid, PKB Ingin Koalisi Berlanjut di Parlemen

MONITOR, Jakarta – Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid menangkap sinyal terkait nama yang masuk dalam radar Cawapres Jokowi. Namun menurutnya, nama yang dikantongi Jokowi itu belum diumumkan sebab dari kubu oposisi yang dimotori oleh Gerindra dan PKS juga belum kunjung mengumumkan secara resmi nama Cawapres.

Meski begitu, ia mengatakan alangkah lebih baiknya apabila memang Presiden Jokowi jika sudah mengantongi nama yang akan di plot sebagai Cawapres, maka, lebih baik diumumkan saja nama tersebut.

“Ya dari 10 kan menjadi 5, konon menjadi 1. Kalau menjadi 1 kenapa gak diumumkan? Masalahnya apa, ya belum sepakat dan nunggu sebelah. Tapi mustinya ruang uji publik dibuka. Lebih awal lebih bagus,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/7).

“Ya dong. Segera diumumkan namanya supaya diuji publik,” tambahnya.

Selain itu, ia juga merasa yakin dengan tergabungnya koalisi di kubu Jokowi yang diisi oleh PDIP, PKB, PPP, Golkar, Hanura, PBB yang menurutnya semakin solid. Terlebih koalisi tersebut akan terafiliasi ke dalam parlemen.

“Sudah lebih dari cukup 6 itu. Kalau menurut saya, justru mensolidkan itu menjadi tidak hanya sekadar koalisi di pemerintah, tapi koalisi di parlemen, yang lebih formal. Tidak bongkar pasang seperti kemarin,” imbuh Ketua Fraksi PKB ini.

Ia menuturkan, dengan menyatukan 6 fraksi (melebur satu fraksi) yang tergabung menjadi satu dalam koalisi untuk mendukung pemerintah, menurutnya itu tidak melanggar aturan. Ia mengatakan, bahwa yang diatur itu hanya seorang Presiden diusung satu partai atau gabungan partai.

“Urusan kursi di DPR itu gak ada hubungannya. Tetapi karena keputusan pemerintah sesuai kursi DPR, kalau ini betul-betul dalam rangka mempercepat pengambilan keputusan, mempercepat pelaksanaan harusnya koalisi pemerintah di DPR itu jadi satu fraksi,” ujarnya.

Sehingga ia menegaskan, bahwa koalisi yang sudah tergabung dari 6 parpol tersebut tidak perlu lagi untuk menambahkan parpol lain. Menurutnya hal itu hanya menjadikan kekuatan yang sudah terjalin dalam koalisi dapat berubah.

“Kalau pandangan PKB kalau sudah cukup gak usah dibuka. Kalau dibuka lagi bongkar pasang kayak tadi. Jadi yang ikut rombongan yang pertama ini itu fixed. sekarang lebih elok kalau diikuti koalisi di DPR sehingga ini betul-betul koalisi yang mementingkan kepentingan bersama,” pungkas Anggota DPR Komisi III ini.

Recent Posts

Kemenhaj: Nilai Manfaat Haji Khusus Hak Jemaah, PIHK Wajib Transparan!

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan bahwa proses PK (Pengembalian Keuangan) Haji…

27 menit yang lalu

DPR: Kritik Pandji di Mens Rea Wajar, Tak Harus Dipolisikan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah merespons pelaporan komika Pandji Pragiwaksono ke…

2 jam yang lalu

HAB-80 di Wonogiri, Menag Sebut Jalan Sehat Lintas Iman Wujud Keindonesiaan

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar melepas ribuan peserta Jalan Sehat Kerukunan Umat Beragama…

3 jam yang lalu

Mahfuz Sidik Prediksi Rentetan Peristiwa Tak Terduga di Politik Global

MONITOR, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Mahfuz Sidik Indonesia mengatakan, pemerintah Indonesia…

4 jam yang lalu

HAB-80 Kemenag di Ciamis, Doakan Indonesia Damai dan Maju

MONITOR, Jakarta - Jelang Pukul 19.00 Stadion Galuh Ciamis sudah mulai ramai. Masyarakat berpakaian gamis…

9 jam yang lalu

Wajah Baru Pelatihan Petugas Haji 2026, Disiplin dan Profesional

MONITOR, Jakarta - Pelatihan dan Pendidikan (Diklat) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun…

10 jam yang lalu