Pejabat Berstatus PLT Dituding Jadi Penyebab Lemahnya Serapan Anggaran DKI

MONITOR, Jakarta – Rendahnya serapan anggaran DKI Jakarta masih menjadi sorotan. Ketua DPD Hanura, Ongen Sangaji menyebut, hal itu karena banyak pejabat di tubuh Pemprov DKI yang menyandang stastus Pelaksana Tugas (Plt).

Oleh karena itu, Ongen pun meminta agar Gubernur Jakarta Anies Baswedan secepatnya mendefinitifkan pejabat yang berstatus Plt tersebut.

Menurut Ongen, pejabat berstatus Plt tidak berani menekan anggaran untuk menjalankan program karena takut berurusan dengan hukum. Sebab, mereka menilai jabatan Plt kewenangannya tidak penuh.

“Setiap saya turun ke bawah warga mengeluhkan pembangunan jalan lambat, ada bebrapa tembok kali hampir roboh, kali belum dikeruk, dan pekerjaan pembangunan yang menggunakan anggaran besar tak jalan,” kata Ongen di DPRD DKI, Selasa (24/7).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura DKI itu mengungkapkan, saat ini masih banyak pejabat vital di lingkungan Pemprov DKI masih bersatatus Plt. Di antaranya, Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda), Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas perumahan-pemukiman, dan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ).

Selanjutnya, Badan kesatuan bangsa dan politik serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Menurut dia, ini efeknya sangat besar ketika Anies-Sandi lamban mendefenitifkan.

“Ini sudah ingin pembahasan APBD Perubahan 2018. Makanya segera didefenitifkan yang tak bisa kerja. Hanura ini, partai pendukung pemerintah. Baik pusat maupun daerah. Kami ingatkan ini,” tegas dia.

Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI itu mengultimatum Anies-Sandi, jika dalam waktu 10 hari tidak mendefenitifkan pejabat dan mengganti yang tak produktif, Hanura DKI akan menjadi opsisi dengan serangan frontal. Jangan sampai anggaran ada yang tidak terserap secara baik akibat lamban kerja.

“Ini demi warga DKI. APBD untuk pembangunan. Kalau saja, belanja lansung masih 24 persen. Itu mengerikan,’’ jelasnya. ’’Kami akan jadi oposisi sejati nanti. Kalau masih lemot,” tambah dia.

Dia menegaskan, langkah ini diambil bukan karena ada titipan pejabat atau proyek.

“Hanura, Insya Allah tidak ada seperti itu. Ongen mengaku,” tegasnya.

Disisi lain, Ongen juga meminta Anies-Sandi mengevaluasi kinerja lurah Pisangan, Jakarta Timur karena menyusahkan warga. Ada warga meninggal mengurus surat kematian susah.