MONITOR, Jakarta – Kebijakan menaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Pemprov DKI Jakarta ternyata banyak dikeluhkan warga. Gubernur Jakarta, Anies Baswedan tak menampik adanya keluhan tersebut.
Anies pun menyebut warga yang mengeluh adalah mereka yang kerap menunggak pajak hingga dua kali lipat.
“Tidak hanya menunggak pajak, mereka yang mengeluuh kenaikan pajak ini disebabkan juga karena adanya laporan luas tanah yang mereka laporkan tidak sesuai aslinya,” kata Anies.
Namun demikian, lanjut Anies, dirinya tidak akan berdiam diri dengan adanya keluhan warga ini. Anies mengatakan, dirinya akan segera melakukan rapat bersama Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta untuk membahas kenaikan Nilai Jual Onjek Pajak (NJOP) di beberapa wilayah Jakarta.
Perubahan NJOP ini, lanjut Anies, setelah ada zonasi beberapa wilayah yang dirubah dari zona presidensial menjadi komersial. Hal itu dilakukan karena wilayah-wilayah tersebut telah dibangun sejumlah infrastruktur pendukung.
“Setelah dicek jumlahnya ada 270 ribu rumah, nah 270 ribu ini saat ini sedang di dalam proses review apakah statusnya tetap sebagai rumah tinggal atau telah ada perubahan fungsi menjadi rumah untuk kegiatan komersial, misalnya rumah yang kontrakan, kos-kosan dipakai untuk berbagai kegiatan usaha,” ucap Anies.
Namun, kata Anies, jika hasil review rumah yang masuk dalam zonasi itu tidak digunakan untuk kegiatan komersial maka tidak akan berpengaruh pada kenaikan NJOP.
“Tapi intinya adalah kita akan fair akan adil yang tidak melakukan kegiatan komersial meskipun zonasinya berubah menjadi zona komersial dia tidak akan mengalami kenaikan PBB,” pungkasnya.
 oleh Pemprov DKI Jakarta ternyata banyak dikeluhkan warga.){kind=link}