Gerindra Anggap Usulan ICW Copot Menkumham Bernuansa Politis

MONITOR, Jakarta – Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun berkomentar soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi di Lapas Sukamiskin. Menurutnya, titik yang harus dibenahi adalah di bagian Sumber Daya Manusia (SDM).

Permasalahan di Lapas dinilai sebagai bentuk tanggungjawab Menkumham. Ia pun menganggap Menteri Yasonna Laoly tidak becus dalam mengurusi lapas, sehingga ia meminta agar Yasonna mengundurkan diri.

“Kalau dalam periode tertentu ini nggak ada perubahan, boleh jadi Pak Yasona harus kita minta mengundurkan diri dari kursi menteri. Kalau memang dia tidak sanggup mengurusi soal lapas ini,” tegasnya, Jakarta, (22/7).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menilai pernyataan ICW yang menyebut agar Menkumham Yasonna Laoly untuk dicopot itu bernuansa politik. Menurutnya, dalam hal tersebut tidak hanya Menkumham saja yang harus bertanggung jawab, namun ada instansi lainnya seperti Polri.

“Itu wilayah politik. Kenapa gak diusulkan juga mengganti semua orang yang gak beres. Misalnya Kapolri. Semua yang gak beres. Jangan person to person. Kita lihat secara utuh. Siapa yang beres dan tidak,” kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/7).

Ia pun pertanyakan, sejauh mana keberanian pihak ICW untuk mengungkap dan menyatakan kalau pemerintahan saat ini tidak becus.

“Saya tanya ICW, berani gak ICW bilang bahwa ini pemerintahnya yang gak beres. Jokowi misalnya yang nggak beres. Berani gak ICW bilang Jokowi mundur, kan kita harus lihat jernih,” tukasnya.

Menurutnya, publik jangan sampai melihat persoalan tersebut dari segi perorangan. Kata dia, harus melihat proses yang terjadi. Sehingga ia pun juga mempertanyakan apakah KPK melakukan koordinasi dan supervisi sebelum melakukan tindakan ke lapas Suka Miskin.

“Kalau ada, berarti sikap kepolisian perlu dipertanyakan apalagi kemenkum HAM dan kita pertanyakan juga tindakan KPK melakukan ini kalau koordinasi dan supervisi yang harus dijalankan tidak dijalankan. Kita harus melihat jernih dalam rangka proses penegakan hukum yang berwibawa,” tandas Politisi Gerindra ini.